TRIBUNNEWS.COM – Hamas mengumumkan pada Rabu (14/8/2024) bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam putaran perundingan gencatan senjata Gaza yang dijadwalkan pada Kamis (15/8/2024) di Doha, Qatar.
Hamas mengatakan usulan tersebut sudah dibahas dan yang diperlukan hanyalah melaksanakannya.
Seorang pejabat yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan bahwa para mediator berencana untuk mengadakan konsultasi dengan gerakan perlawanan Palestina setelahnya, menurut laporan Reuters.
“Kelompok perlawanan mengatakan kepada mediator bahwa setiap pertemuan harus didasarkan pada pembicaraan mengenai mekanisme implementasi dan menetapkan tenggat waktu, bukan merundingkan sesuatu yang baru,”
“Jika tidak, Hamas tidak akan menemukan alasan untuk berpartisipasi,” jelas Usama Hamdan, anggota Politbiro Hamas.
Dalam konteks serupa, pejabat senior Hamas Sami Abu Zugriv mengatakan kepada Reuters: “Melakukan negosiasi baru memungkinkan penjajah untuk menerapkan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan pembantaian baru.”
“Hamas berkomitmen terhadap proposal yang diajukan pada 2 Juli, yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pidato Biden, dan gerakan tersebut siap untuk segera mulai membahas mekanisme penerapannya,” tambah Abu Zuhri.
Di sisi lain, Washington menilai perjanjian gencatan senjata masih mungkin dilakukan.
Gedung Putih juga memperingatkan bahwa kemajuan pesat diperlukan untuk mencegah eskalasi perang lebih lanjut.
Awal pekan ini, Hamas mengaku telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Juni lalu.
Penasihat keamanan nasional AS mengungkapkan bahwa tawaran tersebut sebenarnya adalah tawaran Israel, lapor Al Mayadeen.
Hamas mengatakan mereka hanya akan berpartisipasi dalam perundingan jika proses implementasinya dibahas.
Menurut laporan Israel, delegasi Israel dalam perundingan gencatan senjata di Doha termasuk kepala Mossad David Barneau, kepala Shin Bet Ronen Barr dan kepala Pusat Tahanan Perang dan Orang Hilang Nitsan Alon.
“Israel akan mengirimkan tim perunding pada tanggal yang disepakati, yaitu besok, 15 Agustus, untuk menyelesaikan rincian implementasi perjanjian kerangka kerja tersebut,” kata juru bicara pemerintah Israel David Menser kepada wartawan.
Media Israel awal pekan ini melaporkan bahwa Menteri Keamanan Yoav Galant menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyabot pembicaraan gencatan senjata.
“Salah satu alasan mengapa kesepakatan penyanderaan terhenti adalah karena Israel,” kata Gallant dalam pengarahan tertutup kepada komite DPR pada hari Senin.
“Saya dan lembaga pertahanan mendukung kemungkinan [gencatan senjata]” untuk mencegah eskalasi militer dengan Hizbullah, daripada berbicara tentang “kemenangan total” dan semua omong kosong itu, kata menteri keamanan, mengacu pada ungkapan yang berulang kali diulangi oleh Netanyahu. .
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)