TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta direksi PT Telkom memberikan kajian komprehensif terkait potensi atau ancaman yang dihadapi masuknya Starlink ke Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Darmadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Telkom di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Senedd, Jakarta, Kamis (30/ 5/2024). ).
“Sebenarnya kalau soal Starlink, orang-orang terus bertanya, apa itu Starlink, mau kita buat apa. Kalau kita bicara Starlink, pemain serupa sebenarnya banyak sekali, saya kira setidaknya ada lima. Saya juga ingin masuk ke pasar Indonesia Kami di Komisi VI ingin mengetahui secara detail tentang Starlink, maka kami meminta Telkom memberikan kajian setelah hadirnya Starlink, apa saja ancaman dan dampaknya terhadap bisnis Starlink ke depan, ”kata Darmadi.
Darmadi juga mengingatkan jajaran direksi Telkom untuk tidak segan-segan memberikan pernyataan kepada publik mengenai sikapnya terhadap kehadiran Starlink.
“Saya lihat ada petinggi Telkom saat ditanya media soal Starlink, memberikan pernyataan dukungan. Lelucon macam apa ini? Bu, nanti bisa dibayar kalau Telkom kolaps dan kena Starlink, kata politikus PDIP itu.
Darmadi juga menegaskan, rencana bisnis yang dilakukan Starlink dapat mengancam anak perusahaan Telkom di masa depan.
“Layanan Starlink berikutnya yang akan menantang Telkomsel adalah Direct to Cell. Layanan ini memungkinkan mereka melayani segmen seluler. Saat ini sedang diuji di beberapa negara dan direspon positif. Jika berhasil maka Telkomsel terancam karena pelanggan Telkomsel bisa beralih ke Starlink Artinya, kalau Telkomsel kolaps, maka Telkom pun kolaps, ”kata Bendahara Yayasan Megawati.
“Mereka tidak mau menggunakan kolaborasi pemasaran business-to-consumer (B2C), mereka hanya ingin business-to-business (B to B). Jelas ini ancaman serius yang tidak bisa dianggap enteng,” ujarnya.
Padahal, kata dia, ada negara seperti Amerika Serikat yang sebenarnya menganut sistem ekonomi bebas, namun dari sisi kepentingan bisnis dalam negeri, Starlink harus mematuhi regulasi yang ada, termasuk kewajiban bekerja sama dengan operator lokal.
“Di AS, Starlink bermitra dengan T Mobile untuk layanan direct-to-mobile ini. Bahkan negara seperti China, Singapura, Thailand belum mau memberikan akses ke Starlink. Kami buru-buru memberi mereka akses tanpa belajar, kami hanya berharap melakukan itu belum tentu membutuhkan investasi dari Elon Musk, tambahnya.
Darmadi juga mengungkapkan kontribusi Telkomsel terhadap Telkom sangat signifikan jika dilihat dari sisi keuntungan.
“Pada Q1 2024, kontribusi Telkomsel akan mencapai 88 persen dari total keuntungan Telkom, dan banyak bisnis yang akan mendapatkan banyak bisnis dari Telkomsel. Oleh karena itu, perlu roadmap dan strategi khusus untuk menghadapi ancaman tersebut. Lain kali jika Starlink masuk ke B2C segmen, maka Telkomsel akan gulung tikar dan arah Telkom akan runtuh dan tenggelam. Sekali lagi kami menuntut kajian komprehensif dari Telkom mengenai potensi ancaman dari Telkomsel dan Telkom adalah milik orang-orang yang perlu kita lindungi. ancaman eksternal,” ujarnya.
Darmadi juga mencontohkan praktik predatory pricing yang dilakukan Starlink saat memasuki pasar Indonesia.
“Bukan apa-apa, mereka sudah menurunkan harga (mempertahankan praktik predatory pricing) hardware dari Rp 7 juta menjadi Rp 4 juta. Mereka sudah menurunkan harganya hampir 40 persen. Saya yakin mereka bisa menurunkannya. sejuta Artinya bahwa Penyedia Layanan Internet (ISP) seperti Telkomsel akan terkikis di masa depan.
“Jadi tolong para pejabat Telkom, jangan bersayap ketika menyatakan ke publik, ketika mereka mau tumbang malah dukung kompetitor. Saya paham Anda tidak punya wewenang, tapi setidaknya berikan kontribusi pemerintah agar mereka memahami potensi ancaman di balik kehadiran Starlink terhadap kelangsungan bisnis ISP dalam negeri dalam hal ini Telkomsel dan Telkom pada khususnya,” ujarnya.