Diposting oleh reporter Tribunnews.com Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Delegasi PAN DPR RI, Guspardi Gaus, mendesak pemerintah menjadikan air dingin dan gempa di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi kehancuran negara.
Hal itu disampaikan Guspardi saat menyelasaikan sidang paripurna pembukaan masa sidang kelima tahun 2023-2024 di Ruang Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Selasa (14/5/2024).
“Saya meminta pemerintah pusat untuk menjadikan bencana yang terjadi di Sumbar menjadi bencana nasional,” kata Guspardi saat memberikan intervensi.
Ia pun meminta pemerintah mengambil tindakan untuk membantu meringankan bencana di Sumbar. Selain itu, banyak tempat yang bisa mereka masuki karena gempa.
“Saya meminta pemerintah pusat segera turun tangan mengatasi permasalahan penting masyarakat mulai dari Jakarta hingga Padang yang ingin menuju kabupaten/kota 19 yang sulit dijangkau di Sumbar,” tutupnya.
Sebelumnya, operasi pencarian dan penyelamatan korban banjir dan gempa di enam kota besar dan kecil di Sumbar masih berlangsung.
Kepala BNPB Letjen. Gen. TNI Suharyanto mengatakan, jumlah korban tewas akibat bencana tersebut mencapai 50 orang. Sedangkan 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, dan 3.396 orang mengungsi.
Rincian korban meninggal dunia antara lain Kota Padang Panjang 2 orang, Kabupaten Agam 20 orang, Kabupaten Tanah Datar 19 orang, Kota Padang 1 orang, dan Kabupaten Padang Pariaman 8 orang.
Untuk membantu mencari (korban) yang masih hilang, alat berat harus datang secepatnya karena Basarnas panas 6 x 24 jam, pencarian akan terus kita lakukan karena ada keluarga. anggota atau ahli waris yang minta dicari lagi ya harus dicari,” kata Suharyanto, dikutip dalam pengumuman BNPB, Selasa (14/5/2024).
Suharyanto mengatakan, tindakan penanganan darurat yang dilakukan saat bencana antara lain perbaikan jalan akses darat dari lokasi terdampak dengan alat berat, pembersihan material tanah, pemindahan korban, dan koordinasi dengan OPD terkait.
Selain memberikan dukungan dalam pencarian dan penyelamatan masyarakat terdampak, pemerintah juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
“Kami setuju dan yakin bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak harus benar-benar terpenuhi ketika mereka tertindas, terluka, atau terpaksa mengungsi. Dan dalam kebutuhan hidup sehari-hari.” Hal ini akan dievaluasi secara berkala sebagai suatu perkembangan. kata Suharyanto.
Hingga Senin sore, pengiriman layanan logistik dan evakuasi warga masih berlangsung. Meski masih ada tempat dan jalan yang ditutup dan terisolasi, Suharyanto mengatakan bantuan diberikan melalui udara dan darat dengan menggunakan jembatan darurat.
Usai rapat kerja sama yang digelar, BNPB juga menyalurkan dukungan dana berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah daerah terdampak banjir lahar senilai Rp 3,2 miliar. Selain itu juga diberikan pelayanan transportasi berupa tenda pengungsi, tenda, shelter, perlengkapan pokok, makanan, barang toilet, terpal, selimut, tempat tidur, pompa alpon, lampu jendet, lampu panel surya, toilet portable. , gergaji kayu dan alat pembersih.