Laporan reporter Tribunnews.com Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR Amin Ak menilai pembatasan subsidi BBM dapat memperburuk keadaan perekonomian Indonesia karena akan meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli masyarakat.
Berbagai indikator perekonomian saat ini menunjukkan daya beli masyarakat sedang melemah.
Jika penghapusan subsidi bahan bakar dan tarif Commuter Line juga ditambah dengan hal ini, maka penurunan daya beli akan semakin parah.
Deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut di tengah mencukupinya pasokan kebutuhan pokok mengindikasikan adanya penurunan daya beli, kata Amin di Jakarta, Jumat (4/10/2024). katanya.
Banyaknya pengangguran dan pekerja yang terkena PHK (PHK) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya daya beli, melambatnya permintaan barang dan deflasi.
Amin mengingatkan, penghapusan subsidi BBM akan menimbulkan multiplier effect atau efek berantai.
Kenaikan harga minyak bumi akan menyebabkan peningkatan biaya pengangkutan atau transportasi, sehingga menyebabkan peningkatan harga barang-barang kebutuhan pokok serta harga dan biaya lainnya.
Banyak masyarakat yang masih mengandalkan subsidi bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Membatasi subsidi dapat berdampak negatif pada kelompok paling rentan di masyarakat.
“Menurunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada keberlangsungan pelaku usaha khususnya UMKM. Saat ini sulit menjual produk atau barangnya, apalagi jika daya belinya sedang terpuruk,” kata Amin. dia menambahkan.
Menunda pembatasan subsidi bahan bakar memberi waktu bagi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil. Pembatasan subsidi BBM dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes masyarakat. Pemerintah berupaya menjamin stabilitas sosial dengan menunda kebijakan ini.
Penundaan ini juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan sistem yang lebih baik guna memastikan subsidi bahan bakar tepat sasaran. Hal ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan mengendalikan distribusi bahan bakar bersubsidi.
Saat ini banyak sektor industri dan perkebunan yang masih menggunakan bahan bakar bersubsidi. Kebocoran seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan hampir tidak pernah terselesaikan.
Penundaan pembatasan subsidi BBM memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih matang dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik.
Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan pembangkit listrik tenaga air dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan lebih ramah lingkungan. Selain itu, biofuel yang diperoleh dari bahan organik seperti tanaman dan limbah merupakan alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil.
“Indonesia perlu segera menyiapkan peta jalan terpadu untuk memastikan penerapan biodiesel secara efektif,” kata Amin.
Pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan melalui intensifikasi, transparansi dan ketertelusuran, serta peningkatan kesejahteraan petani juga perlu dilakukan. Produksi dan pengembangan biofuel generasi kedua juga penting untuk menjaga ketahanan energi nasional.
“Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum dapat mendorong masyarakat untuk berhenti menggunakan kendaraan pribadi, sehingga secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil,” tambahnya.