TRIBUNNEWS.
Ia meyakini tim yang dipimpin Budi Gunawan ini berakar dari pengalamannya sebelumnya dalam mengelola lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN), serta pengalaman panjangnya di bidang keamanan.
Dalam konteks ini, Budi Gunawan dapat memandu perencanaan kementerian strategis terkait keamanan internal dan eksternal, reformasi birokrasi, serta isu komunikasi dan digital yang semakin ‘terglobalisasi dan terdisrupsi secara teknologi’. kata Dave dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).
Dave diketahui merupakan anggota Komisi I Korea Utara RI setelah sebelumnya Budi Gunawan menjabat Kepala BIN sejak 2016, yakni dipecat pada 15 Oktober 2024 dan digantikan Harindra.
“Menko Polhukam Budi Gunawan dan tim di Kemenko Polhukam akan berperan penting dalam mengawal kebijakan strategis yang dirumuskan Presiden Prabowo, termasuk penguatan dan modernisasi TNI-Polri. infrastruktur pertahanan dan diplomasi strategis di kawasan,” kata Dave yang menjabat Ketua Satgas Gabungan Multi Doktor Kepala Staf Gabungan (PPK). (Cosgoro) 1957.
Di sisi lain, lanjut Dave, tidak lagi membebani urusan hukum departemen, tim dapat fokus sepenuhnya pada keamanan dan kebijakan dalam negeri, memastikan ketertiban umum dan keamanan nasional tetap terjaga dalam segala keadaan.
“Perspektif politik dan keamanan Presiden Prabowo tercermin jelas dalam pembentukan kedua kementerian ini, yang menunjukkan keinginannya untuk lebih menjamin keamanan dan stabilitas politik negara secara lebih bermakna dan berkelanjutan,” kata Dave.
Stabilitas keamanan adalah kunci untuk membangun negara yang kuat dan berdaulat, kata Prabowo.
Oleh karena itu, fokus pada keamanan, komunikasi, dan reformasi birokrasi menjadi pilar penting untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan negara dari ancaman internal dan eksternal.
“Pemisahan urusan politik dan keamanan dengan urusan hukum menunjukkan tren yang jelas untuk memperkuat dan mengelola aspek politik dan keamanan secara lebih efektif di tengah tantangan internal dan eksternal yang dihadapi Indonesia,” ujarnya.
Dave juga menegaskan, dukungannya terhadap reformasi birokrasi juga mencerminkan visi Prabow untuk menciptakan pemerintahan efisien yang memenuhi kebutuhan rakyat, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.
“Keselarasan politik, keamanan dan birokrasi akan menjadi kunci bagi pemerintahan Prabhu dalam menyampaikan agenda nasionalnya,” kata Dave.