Laporan jurnalis Tribunnews.com Dennis Destriavan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah akan turun tajamnya harga bahan baku yang mahal. Harga CPO, mineral, dan batu bara anjlok. Dia mengatakan hal itu akan berdampak pada pendapatan negara.
Anis mengatakan penurunan harga menandakan era bulan madu atau anjloknya harga komoditas yang terjadi sejak pertengahan Juli 2021 akan segera berakhir.
“Turunnya harga bahan baku yang bernilai tinggi tersebut berdampak pada penerimaan negara (pajak dan PNBP),” kata Anis saat dikonfirmasi kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Hal ini juga tercermin dari realisasi pendapatan pemerintah pada semester I tahun 2024 sebesar Rp 1.320,73 triliun atau 47,1 persen dari APBN 2024, ujarnya. Angka penerimaan negara turun 6,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Dampak turunnya harga bahan baku penting juga dirasakan di bidang perpajakan. Penerimaan pajak pada semester I-2024 mencapai Rp1.028 triliun atau 44,5 persen dari angka pajak APBN 2024, turun 7,0 persen year-on-year. Anis melihat pendapatan pemerintah masih sangat bergantung pada harga komoditas.
“Tentunya pemerintah harus mengantisipasi dampak moderasi komoditas dengan menyusun exit strategi. Jatuhnya harga komoditas sangat sensitif terhadap pendapatan pemerintah. Kami berharap dapat menyamai pendapatan pemerintah pada akhir tahun 2024.” Target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2024, kata Anis.
Anis mengingatkan pemerintah perlunya menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran secara konsisten sehingga menghasilkan anggaran yang berkualitas (belanja yang lebih baik). Selain itu, masih rendahnya penyerapan biaya beberapa K/L di bawah 30 persen juga perlu diperhatikan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupee pengeluaran pemerintah digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil, memberantas kemiskinan ekstrem, mengurangi prevalensi stunting, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung dan layanan penting di bidang kesehatan dan pendidikan,” kata Anees.
Anis mengatakan, sejak berlakunya Undang-Undang Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD), penerapannya sudah mulai diterapkan pada APBN 2023.
Transfer ke kebijakan daerah (TKD) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Benang kusut permasalahan TKD yang selama ini menjadi permasalahan pusat dan daerah, diharapkan dapat terurai dengan baik.
“Kami ingin pelaksanaan TKD tahun 2024 ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan cara ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi perekonomiannya,” kata Anis.
Wakil Ketua BAKN DPR RI mengatakan pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024 harus dilakukan dengan tetap menjaga kelayakan APBN dan stabilitas keuangan. Pemerintah harus terus berhati-hati karena pembiayaan utang merupakan sumber terbesar pembiayaan defisit anggaran.
Kinerja pembiayaan utang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesehatan portofolio, pasar SBN, dan fluktuasi nilai tukar rupee. Oleh karena itu, menurut Anis, pemerintah diharapkan selalu mengelola utang secara prudent dan risiko terkendali melalui komposisi yang optimal, baik dari segi mata uang, suku bunga, dan jatuh temponya.
“Oleh karena itu, kita harus terus mewaspadai berbagai faktor risiko global dan berhati-hati dalam melaksanakan APBN 2024 agar target defisit fiskal tetap tercapai,” kata Anis.
Anis berharap ada perbaikan kinerja pada paruh kedua APBN 2024 agar target APBN 2024 dan prospek yang dicapai pada akhir tahun 2024 tidak terlalu menyimpang.
“Keberhasilan APBN 2024 akan memberikan landasan yang kuat bagi kepemimpinan pemerintahan baru dalam mengelola dan melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam APBN 2025,” kata Anis.