Laporan jurnalis Tribunnews.com, Ismoyo
TOLVEN NEWSCOM, JAKARTA – Skumta DPR yang anggota Komite I meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber Kriptografi Nasional (BSS) segera melakukan pemulihan menyeluruh. Pelayanan Pusat Data Nasional (PDN).
Kesalahan PDN diketahui terjadi sejak 20 Juni 2024. Dan proses pemulihannya berlanjut hingga saat ini.
Skumta juga mendorong masyarakat yang merasa terkena dampak serius dari kesalahan PDN untuk mengajukan gugatan.
“Yang pertama pemulihan pelayanan harus segera dilakukan. Scomta berkata dalam diskusi tentang Siapa yang menelepon pusat tersebut? /Juni 2024).
“Mendorong pihak-pihak yang terkena dampak untuk mengajukan gugatan class action jika diperlukan,” lanjutnya.
Secara terpisah, Scomta mendorong pemerintah segera mengambil tindakan serius, yakni melakukan audit terhadap permasalahan yang menimpa PDN.
Ini akan membantu Anda mengidentifikasi penyebab utama dan siapa yang bertanggung jawab.
Kedua, melakukan audit sesegera mungkin. Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Maka siapa yang bertanggung jawab, bertanggung jawab secara proporsional.
“Saya kira perlu ada akuntabilitas yang transparan, baik dari menteri maupun otoritas pelaksana,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Scamta juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengalami kekalahan dalam perang siber. Hal ini tercermin dari kesalahan Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi pada pekan lalu.
Skumta mengatakan upaya peretasan PDN dilakukan berulang kali dan PDN akhirnya dianggap telah disusupi pada 20 Juni 2024.
Ia mengungkapkan, PDN berisi data sensitif dari ratusan instansi pemerintah. Data dari kementerian dan pemerintah daerah juga disertakan.
“Dengan kata lain, PDN merupakan pusat data bagi setiap pemerintah, kementerian, dan lembaga pemerintah daerah.
Maksudnya apa? PDN ini seperti lemari besi yang berisi emas murni 24 karat dan berlian 100 karat. Itu karena merupakan benda penting nasional. .
Padahal, data detailnya mencakup data sosial, ekonomi keuangan, sumber daya nasional, kesehatan, dan lain-lain.
Yang lebih dikhawatirkan Scomta adalah data yang diretas adalah data terkait keamanan nasional dan pertahanan negara.
Ketika suatu informasi bocor ke negara lain, maka hal tersebut sangat rahasia.
Scomta mengatakan perang dunia maya telah berlangsung selama beberapa waktu dan pemerintah Indonesia kini diyakini kalah perang.
Untuk itu, Pak Skumta meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Sandi Siber Negara (BSSN) bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang ada di PDN tersebut.
“Bayangkan jika pihak keamanan sudah memperoleh datanya dan ternyata ada negara tertentu di Indonesia yang mengetahui jumlah aparat keamanan dan pola kerjanya,” kata Scumta.
“Kalau negara memahami pola budaya, kemampuan keamanan, pertahanan, keuangan ekonomi, dan perilaku masyarakat Indonesia, saya kira itu akan berdampak pada keamanan. Perang dunia maya telah dimulai dan sedang dilakukan. Tapi kita kalah dalam perang ini,” tutupnya.