Laporan reporter Tribunnews.com Endrapta Pramoudiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki hanya bisa tertawa melihat anggaran yang diterima kementeriannya pada tahun depan.
Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2025 adalah sebesar Rp937.166.229.000.
Jumlah tersebut lebih rendah 37,44 persen dibandingkan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp1.497.938.999.000.
Teten sempat tertawa ringan saat membacakan pagu anggaran 2025 saat rapat dengan Menteri Perdagangan (Mendag) bersama Komisi VI DPR RI.
“Pak Menteri Perdagangan, anggaran KemenKopUKM itu eselon 3 Kementerian Sosial atau Kementerian PUPR,” kata Teten di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Pagu anggaran sebesar Rp937.166.229.000 terbagi dalam dua program.
Program Dukungan Manajemen sebesar Rp388.237.258.000 dan Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp548.928.971.000.
Sebaliknya, dalam rancangan program KemenKopUKM tahun 2025, Wakil Ketua Koperasi mendapat anggaran sebesar Rp 70,5 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk industrialisasi koperasi, digitalisasi koperasi, pelaksanaan pengawasan koperasi, penguatan koperasi di bidang pangan, dan pengembangan sumber daya pekerja koperasi.
Alokasi anggaran Wakil Presiden Bidang Usaha Kecil sebesar Rp68,8 miliar yang digunakan untuk memperluas akses pembiayaan usaha kecil (KUR); Fasilitasi perizinan produk, standardisasi dan sertifikasi, pengembangan usaha kecil di bidang infrastruktur publik, penguatan rantai pasok usaha kecil dan layanan pendukung.
Anggaran pemuda UKM sebesar Rp61,4 miliar yang digunakan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi UKM, memfasilitasi sertifikasi ekspor UKM, industri berpendapatan rendah berbasis sumber daya alam, memfasilitasi pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia bagi UKM.
Alokasi anggaran Wakil Kewirausahaan sebesar Rp70,3 miliar yang digunakan untuk mendukung data KUMKM, ekosistem bisnis, digitalisasi UMKM, akses pembiayaan bagi startup di seluruh dunia.
Anggaran Sekretariat Kementerian sebesar Rp317 miliar, LPDB KUMKM Rp226 miliar, LLP KUKM Rp55 miliar, dekonsentrasi Rp63,8 miliar, dan DEKOPIN Rp3 miliar.