TRIBUNNEWS.COM – Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar mengundang reaksi banyak pihak.
Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar pada Minggu (11/8/2024).
Alasan Airlangga ingin menjaga stabilitas pergantian pemerintahan ke depan dan menjaga keutuhan Partai Golkar.
Ada yang menilai Airlongga mundur dari kursi kepresidenan karena tekanan dari luar.
Berikut tanggapan pengunduran diri Airlangga Tanggapan Golkar kepada Sesepuh
Politisi senior Golkar Jusuf Kala (JK) menilai pengunduran diri Airlangga bukan karena ketegangan internal di internal Partai Golkar.
Namun hal tersebut terjadi karena adanya tekanan kuat dari pihak luar.
JK tidak menjelaskan tekanan dari luar tim.
Kepercayaan JK didasari oleh kalangan dalam partai yang menyetujui konvensi nasional (MUNA) digelar pada Desember 2024.
“Tentunya akan lebih banyak tekanan (terhadap pengunduran diri Aerlangga) karena karena alasan internal saya tidak akan (menekan Aerlangga) karena semua sudah sepakat di (majelis nasional) bulan Desember nanti.”
Pada Minggu (11/8/2024) melalui YouTube Metro TV, dia berkata, “Tentu saja keputusan sudah diambil.
JK juga mengatakan, jika ada desakan dari internal partai agar Airlangga mundur sebagai ketua umum, maka harus diadakan rapat pimpinan nasional (rapimna) dan musyawarah nasional luar biasa (munaslab).
Sunny yang merupakan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini menjelaskan, tidak bisa dipisahkan. Dan kalau tidak ada majelis nasional maka tidak bisa diunduh secara terpusat (administratif).
Seperti politikus senior Teluk lainnya, Jusuf Kala yang merupakan Koordinator Kementerian Kelautan dan Perikanan, Luhut Binsar Pandzaitan menyebut hal itu merupakan hak Airlanga.
Pada Minggu (11/8/2024) saat meninjau gedung Kementerian Koordinator di Ibu Kota Negara (IKN), Loot Compass.TV mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan haknya.
Hal serupa juga diungkapkan mantan Ketua Umum Golkar dan kini Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Aburizal Bekri (RB).
Dia menghormati keputusan Airlangga yang mundur dari Ketum Golkar.
Minggu (11/8/2024), kata Dewan Pembina prihatin namun memahami keputusan Airlangga yang mengundurkan diri sebagai ketua umum. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Aburizal Bekri pada acara Rapimnas Nasional Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/5/10). (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
Dewan Perwalian mengapresiasi Airlangga yang memutuskan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan golongan.
Arby mengatakan, keputusan mundurnya Airlanga Hartarto karena keinginannya untuk memastikan transisi pemerintahan Prabhas-Gibran yang stabil segera.
Ia menilai tugas dan kerumitan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian lebih diperlukan demi kelancaran transisi pemerintahan.
Ia mengatakan, mengingat tantangan perekonomian global ke depan semakin kompleks, ia bersedia fokus pada pemerintah sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. 2. (Instagram/@jokowi)
Ujang Komaruddin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, menilai mundurnya Airlangga Hartarto merupakan manuver Presiden Joko Widodo.
Uzang mengatakan, hal itu merupakan langkah politik yang dilakukan Jokowi untuk mengambil alih Partai Golkar setelah masa jabatannya berakhir.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin pada Senin (12/8/2024) membenarkan bahwa Jokowi ingin mengambil alih Golkar setelah masa jabatannya berakhir.
Ia yakin Airlangga akan menggantikan orang kepercayaan San Jocco, Golkar Kadir.
Namun, ia juga meninggalkan kemungkinan bahwa Jokowi tidak bisa menjadi pihak yang ingin melakukan intervensi terhadap Golkar.
Namun, Ujang menduga ada cara lain yang digunakan aparat untuk merebut Golkar.
Caranya adalah melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslab) atau dengan mendorong tekanan hukum dari pihak lain.
Ia menjelaskan, “Mungkin saja Jokowi akan menggunakan tangan satunya atau orang yang diyakininya bisa dipercaya sebagai wakil untuk menggantikan Airlangga yang merupakan tangan kanan Kader Golkar.”
Meski tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengunduran diri Airlanga, Uzang mengatakan ada alasan di balik keputusan Menko Perekonomian tersebut.
“Tidak ada asap dan api. Beliau tidak akan mengundurkan diri jika tidak ada masalah, kendala dan tekanan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perspektif Politik (IPO) mengatakan Kurnia Siya menilai Presiden Jokowi bisa mengutus seseorang untuk memimpin Partai Golkar.
Kecurigaan ini didasari oleh kepentingan Jokowi yang harusnya dilindungi meski tak lagi menjadi presiden
Dia mengatakan, Jokowi membutuhkan “perahu besar” untuk melindungi kepentingannya setelah tidak lagi menjadi presiden.
Didi kepada Tribun.com, Senin, “Jokowi butuh perahu besar untuk melihat apakah Gibran (putra sulung Jokowi) bisa menuju karier politik yang baik. (12/8/2024)
Ia menambahkan, “Tetapi langkah Jokowi memimpin Golkar tidaklah sederhana. Jokowi mengutus orang untuk mengerahkan Golkar dan kemudian dia akan mengikuti keputusan Jokowi di masa depan.”
Luhut Binsar Panjitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Investasi/BKP, dicalonkan Jokowi untuk memimpin Golkar.
Jadi jika benar keduanya akan menjadi Ketum Golkar, maka jelas mundurnya Airlanga Hartarto sebagai Ketum Golkar bukan karena masalah pribadi, melainkan untuk menjaga stabilitas partai.
“Mungkin iya, secara tidak langsung untuk stabilitas partai, tapi kalau yang dipimpin Bahil atau Luhut, maka benar mundurnya Airlangga karena campur tangan Hwa,” ujarnya. 3. Sara menolak
Sementara Sar Airlangga menegaskan, mundurnya Hartarto sebagai Ketum Golkar adalah urusan pribadinya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dupayana mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar merupakan pilihan atau hak prerogratif pribadinya dan merupakan urusan internal Partai Golkar.
“Tidak ada hubungannya dengan presiden,” ujarnya kepada media, Senin (12/7/2024).
Ary meyakinkan dunia penerbangan bahwa dirinya akan menjabat Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet.
Airlangga saat ini sedang menghadiri rapat kabinet di IKN
Hingga saat ini, Pak Airlangga Hartarto terus mendukung Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, ujarnya.
(Tribune News/Gilang Putranto, Mario Christian Sumampo, Cherul Um)