Dilansir reporter Tribunnews.com Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Uduhoyono (AHY) mengakui tidak mudah menyelesaikan permasalahan pertanahan warga.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi banyaknya sengketa lahan yang diajukan warga melalui program “Laporkan ke Wakil Presiden Maslahat”.
Meski demikian, AHY menyatakan akan menerima masukan partai dan tetap menyikapi keluhan warga melalui forum tersebut.
AHY “Saat bertemu dengan media di Gedung Habibie, BRIN, Thamrin, Jakarta” Kalau ada pesan untuk Wapres dan pihak lain, hendaknya diterima dan ditindaklanjuti. Tidak mudah,” ujarnya, Jumat (15/11/2024).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengaku ingin jajarannya bertindak cepat sebagai Menko yang membidangi kementerian teknis seperti ATR/BPN.
Menurut dia, pemerintah harus menanggapi keluhan warga.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN memiliki kantor lapangan dan kantor wilayah di seluruh wilayah Indonesia, ujarnya.
“Kami memiliki departemen lokal dan kami tentu saja mendorong mereka untuk bekerja dengan baik dan menanggapi keluhan masyarakat.”
AHY juga mengatakan, pihaknya sedang melakukan edukasi kepada warga partainya di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah serta Kementerian ATR/BPN.
Hal ini penting agar hak warga atas tanahnya terjamin dan tidak mudah diambil alih oleh oknum mafia tanah.
Pengalaman ini ya, sering kali kita lengah, makanya kita jadi korban. Oleh karena itu, di sini harus ada pemerintah, pemerintah harus ikut terlibat, supaya tidak ada negara.
“Kami selalu punya undang-undang yang kami jadikan acuan argumentasi lain,” kata AHY.
Sebelumnya, DPR melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan mencatat, sedikitnya ada 200 pengaduan masyarakat terhadap program “Wakil Presiden Massa yang Akuntabel” sejak diluncurkan pada Senin (11/11/2024).
Pritha Laura, kepala komunikasi Kantor Kepresidenan, mengatakan bahwa di antara ratusan laporan yang diterima, ada beberapa tema yang menonjol.
Ia mengatakan permasalahan terkait pendidikan, kesehatan, dan hak atas tanah merupakan beberapa permasalahan yang dilaporkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Pritha dalam jumpa pers yang digelar di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (14/11/2024).
“Total laporan yang diterima hingga hari keempat sebanyak 296 laporan,” kata Pritha.
“Laporannya beragam, mulai dari laporan sosial tentang masalah pendidikan, kemudian kesehatan dan sengketa pertanahan.”
Lebih lanjut Pritha mengatakan, laporan yang masuk dalam program tersebut juga akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan pemerintah harus dilibatkan dalam menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan.
“Dan kami informasikan bahwa program pelaporan ini merupakan program wajib, sehingga program pelaporan yang dikembangkan kini menjadi program wajib bagi seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah,” ujarnya.
Diumumkan, program “Pelaporan Wakil Presiden Massal” yang dicanangkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi dibuka untuk umum pada Senin (11/11/2024).
Dengan program ini, siapapun yang mempunyai permasalahan dalam pekerjaannya dapat mengajukan permohonan ke Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jalan Kebon Sirih 14, setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.00 hingga 14.00.
Sekretariat Wakil Presiden juga menyediakan sumber lain bagi warga yang ingin menyampaikan keluhannya dengan menghubungi WhatsApp 081117042207.
Namun Sekretariat Wakil Presiden memberikan pembatasan bagi mereka yang ingin melamar. Sementara itu, mereka hanya mengajukan 50 pengaduan per hari.