TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tidak lagi bergantung pada impor beras untuk mengatasi ancaman krisis pangan.
Pesan tersebut disampaikan Megawati di tengah skandal impor beras senilai Rp 294,5 miliar.
“Negara-negara yang mengimpor atau mengekspor beras juga khawatir, bisa jadi mereka akan menahan ekspor karena memenuhi kebutuhan negaranya. Kami masih mencarinya,” kata Megawati, Rabu (31/7/2024).
Megawathi mengingatkan kita harus fokus pada pencapaian kedaulatan pangan dan negara harus fokus pada pengelolaan pangan dan beras agar menjadi lumbung padi.
Yusuf Wibisono, Direktur Lembaga Riset Next Policy, menegaskan penurunan produksi beras nasional pada Januari-Juli 2024 diperkirakan sebesar 13,3 persen atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Yusuf mengatakan, “Penurunan produksi beras nasional pada semester I tahun 2024 memperkuat tren penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir.”
Yusuf menjelaskan, produksi beras nasional menunjukkan tren penurunan yang stabil sejak tahun 2018. Yusuf menyatakan, produksi beras Tanah Air mencapai 33,9 juta ton pada tahun 2018, namun angka tersebut akan turun menjadi hanya 30,9 juta ton pada tahun 2023.
“Penurunan produksi padi nasional diduga disebabkan oleh faktor iklim akibat El-Nino yang dimulai pada Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan tahun 2024 sehingga menyebabkan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra persawahan,” kata Yusuf. katanya.
Ia menilai tren kenaikan harga beras sejak tahun 2022 membantah anggapan bahwa kenaikan harga beras hanya disebabkan oleh faktor El-Nino.
Yusuf menilai, kenaikan harga beras yang terus terjadi dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya permasalahan struktural yang serius.
“Jika pada awal tahun 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya Rp 11.750 per kg, awal tahun 2023 mencapai Rp 12.650 per kg, awal tahun 2024 mencapai Rp 14.550 per kg, dan kini Yusuf mengatakan demikian. pada pertengahan tahun 2024 “mencapai Rp 15.350 per kg Katanya mencapai sekitar .
Hasil sementara kegiatan pengadaan beras asing yang dilakukan tim Riviu menunjukkan adanya permasalahan dokumentasi impor yang tidak tepat dan lengkap sehingga menimbulkan biaya pembayaran atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di kawasan pabean/pelabuhan di Sumatera Utara. , DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur.
Hal ini disebabkan karena dokumentasi impor yang tidak sesuai dan lengkap, serta permasalahan lainnya yang mengakibatkan biaya kompensasi atau denda senilai AMD 294,5 miliar untuk beras yang diimpor dari Bulog-Bapanas. Sebarannya berdasarkan wilayah DKI Jakarta 22 miliar dan Jawa Timur 177 miliar.