Laporan reporter Tribunnews.com Rizka Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) kembali membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Tanah Air untuk mengikuti CPNS Agustus 2024.
Pernyataan tersebut dibenarkan langsung oleh Menteri PAN-RB Azwar Anas yang mengatakan seleksi CPNS akan diprioritaskan dibandingkan diklat Pegawai Negeri Sipil Kontrak (PPPK).
“Jadi, CPNS prioritas pertama. Karena PPPK-nya baru kemarin ditertibkan. Karena PPPK ini berkaitan dengan keuangan daerah,” kata Azwar Anas saat ditemui media di Kantor KemenpanRB, Jakarta, Selasa (30/07/2021). ). 2024).
Anas mengatakan, saat ini hampir semua kementerian/lembaga sudah mengajukan persyaratan diklat CPNS.
Sementara itu, terdapat 3 kementerian/lembaga lainnya yang belum menyampaikan laporan mengenai kebutuhan pendidikan di lingkungan kerjanya.
Namun Anas tidak membeberkan secara rinci kementerian/lembaga mana yang sudah mengamanatkan syarat pendidikan tersebut dan mana yang belum.
“Kita tunggu, minggu pertama (pendaftaran CPNS Agustus mulai dibuka), Insya Allah mudah-mudahan selesai karena yang belum kirimkan formulirnya baru 3 (K/L). Masih kita kejar, ucapnya Anas untuk PPK berikutnya
Sementara untuk kebutuhan PPPK, Azwar Anas mengatakan pemerintah masih banyak menyelesaikan sistem dan prosedur penerimaan.
Oleh karena itu, Anas mengatakan penerimaan PPPK tidak dilakukan bersamaan dengan seleksi penerimaan CPNS.
Salah satu variabel yang diatur pemerintah, kata Azwar Anas, terkait anggaran kebutuhan PPPK.
“Karena ada daerah yang sudah kita siapkan pelatihannya, ternyata belum diambil. Kenapa? Keuangan sudah lebih dari 35 persen. Jadi banyak variabel yang terkait dengan P3K,” kata Anas.
Tak hanya itu, dia mengatakan banyak faktor terkait data pribadi PPPC itu sendiri yang harus diklarifikasi.
Ia mengatakan, banyak pegawai PPPK, termasuk tenaga pengajar, dalam hal ini guru, yang tidak masuk dalam daftar pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun yang bersangkutan masih bekerja.
Jadi untuk saat ini kita putuskan semua keputusan kepegawaian di luar ASN akan berdasarkan data BKN. Karena setelah pembukaan juga akan dibuka yang lain, ujarnya.
“Nanti mungkin kami akan berkonsultasi dengan Presiden mengenai data guru tersebut,” imbuhnya.