DPR Minta Kemenkeu Ungkap Hasil Investigasi Dugaan 6 Juta Data NPWP Bocor 

Dilansir jurnalis Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota panitia

Puteri mengatakan kepada Tribunnews.com, Jumat (20 September 2024): “Saya meminta Kementerian Keuangan, khususnya Direktur Jenderal Pajak, segera mengungkap hasil penyelidikan dugaan kebocoran tersebut.”

Puteri mengaku menyayangkan jika dugaan kebocoran NPWP benar-benar terjadi.

“Apalagi data NPWP mengandung informasi penting dalam administrasi perpajakan bagi wajib pajak,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengingatkan agar data tersebut tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat. 

Oleh karena itu, saya juga meminta DJP segera memperbaiki sistem perlindungan data perpajakan lapis demi lapis. Pastikan tidak ada sistem keamanan atau cadangan yang lemah. Selain itu, DJP juga akan meluncurkan inti sistem perpajakan inti pada akhir tahun ini, jelasnya. busuk

Puteri menyerukan peningkatan mitigasi risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber.

“Agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujarnya.

Informasi mengenai data NPWP diberikan oleh Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya. 

Ia menulis, “Total 6 juta data NPWP ditukar dengan uang sekitar 150 juta rupiah,” tulis akun @secgron Teguh.

Dalam tangkapan layar forum peretas perdagangan data, akun anonim tersebut bernama Bjorka. Ada daftar berisi 25 nama teratas yang tersedia dalam 10 ribu sampel yang tersedia.

Dalam formulir itu, menurut Teguh, berisi data diri terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kabupaten/kabupaten, provinsi), nama KPP, nama kantor wilayah, dan lain-lain.

Sebut saja nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, Farchan Noor Rachman, Pratikno, Erick Thohir, Muhadjir Effendy dan lain-lain.

Tangkapan layar situs web BreachForum yang juga dikenal dengan pengguna bernama Bjorka. 

“Dalam sampel data ini Anda akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan putranya yang bodoh, serta pegawai Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya yang tidak berguna”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *