Laporan reporter Tribunnews.com Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pekan Olahraga Aceh-Sumut (PON) XXI mulai dilanda isu sensitif terkait dugaan penggelapan anggaran.
Hal ini terlihat dari banyak hal, mulai dari belanja yang kurang memadai, pusat-pusat yang masih terus dibangun meski belum selesai atau PON sudah berlangsung.
Menpora Dito juga mengatakan, permasalahan tersebut sudah ditangani oleh pemerintah pusat.
“Misalnya kemarin kami respon cepat terhadap masyarakat yang datang menemui kami untuk lapangan voli yang melayani wilayah Sumut. GOR tersebut sudah siap digunakan, namun saran pendukungnya hanya agak sempit dan ada jaringnya jadi becek karena kena hujan. Ada dan hari itu saya tanya langsung ke Pak Basuki (Menteri PUPR), Menpora Dito mengatakan dalam rapat gabungan dengan KPK. Kami bersyukur mendapat dukungan TNI-Polri, ”dia jelasnya, DPR RI, Jakarta, Kamis (9 Desember 2024).
Berangkat dari situasi tersebut, Menpora Dito berharap ke depannya aturan hukum olahraga bisa berubah, dengan menyebutkan pemerintah pusat juga bisa membantu regulasinya.
Dengan begitu, pemerintah pusat bisa langsung membantu ketika terjadi kekurangan.
Seperti diketahui, tanggung jawab penyelenggaraan PON ada pada KONI dan pemerintah daerah.
“Ke depan harus ada penilaian manajemen yang lebih komprehensif terkait PON, karena yang jelas di bidang olahraga PON bertanggung jawab kepada KONI dan Dinas,” kata Dito, Menteri Pemuda dan Olahraga dimana ada batasannya,” jelasnya.
“Kami berharap menteri berikutnya akan merasa lebih nyaman memimpin. “Saya merasa harus menyampaikan kebenaran yang pahit kepada Anda. Saya meminta Anda untuk membantu saya di masa depan. Kami bahkan mungkin akan melakukan beberapa perubahan pada undang-undang olahraga terkait pengelolaan PON ini.”
“Tahukah Anda, saya tidak ingin berbangga tentang bagaimana Kemenpora atau kami di pusat (pemerintah) mendapat amanah untuk menyelenggarakan Piala Dunia Bola Basket dan Piala Dunia Sepak Bola U-17, komitmennya bersifat global dan kami mengapresiasi tidak ada catatan mengenai apa yang terjadi. “Mungkin kita tidak mencoba mengerahkan departemen, tapi mengendalikan penggunaan ESDM yang memerlukan penguatan manajemen departemen dan pemerintah pusat,” tutupnya.