Wartawan Tribunnews.com Chaerul Umam melaporkan
BERITA TRIBUNE.
“Kehadiran direktorat PPA dan PPO menunjukkan komitmen kuat kepolisian dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak, serta mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan terkait perdagangan manusia,” kata PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah, pada Senin (23/9/2024).
Ia menjelaskan, situasi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya saat ini tengah menarik perhatian masyarakat.
Oleh karena itu, pengembangan dengan penambahan direktorat ini menunjukkan komitmen Kapolri dalam melaksanakan langkah dan upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Margaret percaya bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia tidak diperhatikan.
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak akan mencapai 24.158 pada tahun 2023, meningkat 21.241 dibandingkan tahun 2022, menurut Symphony, database online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak.
Sedangkan pada tahun 2021 jumlahnya menjadi 14.517. Pada Januari-Juni 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 6.897 kasus.
Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (katahu) tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat 401.975 kasus kekerasan pada tahun 2023.
Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4.522.895 orang.
Keberadaan direktorat baru ini tidak hanya melindungi perempuan dan anak, tetapi juga warga negara Indonesia. Melindungi masyarakat Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kata Margaret.
Data EMP Pusiknas Bareskrim Polri per 22 September 2023 mengungkapkan, sebanyak 856 kasus TPPO ditangani polisi sepanjang Januari hingga 22 September 2023.
Jumlah laporan kejadian tip tertinggi terjadi pada Juni 2023 sebanyak hampir 470 orang. Sedangkan korban Maslahat sebanyak 935 orang, terlapor 1014 orang.
“Pembentukan direktorat baru ini merupakan harapan besar bagi masyarakat Indonesia, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas inisiatif partisipasinya.”
Sebelumnya, Kapolri Listo Sigit Prabowo mendirikan Badan Kejahatan Perempuan dan Anak (PPA) dan Direktorat Perdagangan Manusia (PPO).
Hal ini untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
– Upaya Kapolri dalam menjamin keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan, kata Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dari Humas Polri dalam keterangannya, Sabtu. (21.9.2024).
Trunoyudo mengatakan, Kapolri telah menunjuk Brigjen Desi Andriani, seorang anggota polisi wanita, sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Manusia (PPO).
Brigjen Desi sebelumnya menjabat sebagai Psikolog Kapolri Tk1 SSDM Polri.
“Tetapkan Brigjen Desi Andriani Dirtipid sebagai PPA dan PPO,” ujarnya.