TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pembangunan Papua merupakan upaya pemerintah mengatasi ketimpangan pembangunan.
Dalam 10 tahun terakhir, upaya mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah ini dikaitkan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang kemudian direduksi menjadi rencana aksi yang disebut Pembangunan Jangka Menengah Nasional (NMDD).
Asisten Pembangunan Daerah Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama dan sinkronisasi berbagai program pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam pembangunan.
Sejak dimulainya RPJMN pada tahun 2014, pemerintah menekankan pembangunan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kami melihat kesenjangan antara wilayah timur dan barat. Setiap orang berhak atas pembangunan yang adil dan berkeadilan,” ujarnya dalam diskusi media virtual bertajuk “10 tahun pembangunan Papua dengan strategi Indonesia sentris”, Senin (14/10). ) / 2024).
Dijelaskannya, sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, pelayanan sosial, serta dukungan terhadap perekonomian daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembangunan Papua melalui RIPPP dan RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.
Dengan RIPPP yang mempunyai masa amanat 20 tahun, pemerintah menetapkan visi pembangunan secara rinci dalam rencana aksi lima tahun.
Pada tahun 2025 hingga 2029, Bappenas akan menyusun RPJMN untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Papua pada pemerintahan berikutnya, dengan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Capaian dalam 10 tahun terakhir di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini kami sedang menyusun RPJMN 5 tahun ke depan untuk pemerintahan baru setelah RIPPP. Kami ingin memastikan bahwa semua yang dicita-citakan dalam RIPPP dapat terwujud melalui mekanisme yang jelas dan partisipatif. , ” jelasnya. .
Lebih lanjut, dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, termasuk konsultasi dengan masyarakat adat, pemerintah berharap pembangunan Papua tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga berkelanjutan dan langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal melalui lapangan kerja yang dapat berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Papua.
“Kami menetapkan target investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah, termasuk industri pengolahan dan peternakan pangan,” tegasnya.
Virgiyanti menjelaskan, melalui transformasi ekonomi terencana, pemerintah bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
Target penurunan pengangguran terbuka dari 4,1 persen menjadi 7 persen diharapkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, kita telah melihat penurunan angka kemiskinan secara drastis dan kami ingin melanjutkan tren positif ini,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis pembangunan Papua akan terus berlanjut, didukung oleh kerja sama berbagai pihak serta keselarasan antara masterplan dan rencana aksi.
Melalui sinergi dan upaya kolektif, kita berharap Papua menjadi daerah yang tidak hanya sehat dan cerdas, tetapi juga produktif dalam berbagai aspek kehidupan.
“Kami bertekad memastikan pembangunan Papua pada pemerintahan selanjutnya akan berlandaskan prinsip-prinsip yang tertuang dalam RIPP dan RPJMN,” jelasnya. Konten ini ditingkatkan menggunakan kecerdasan buatan (AI).