Laporan Tribunnews.com Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku dulu pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta sempat ditentang, namun kini banyak yang menginginkannya.
Proyek MRT ini direncanakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.
Menurut Budi, saat itu, Jokowi berencana membangun kereta MRT agar angkutan umum tidak menggunakan bus dan kopaja, meski sejak awal mendapat penolakan dari banyak pihak.
“Kita didorong untuk investasi transportasi perkotaan, padahal banyak yang menentang yaitu MRT. Biaya MRT 15 triliun rupiah, mahal sekali, dan ternyata banyak yang menyukainya. . Karena efisien, bersih, dll, dan terstruktur, dll,” kata Menhub Budi saat wawancara khusus dengan surat kabar Tribunnews, yang dikutip Sabtu (10/5/2024).
Menteri Perhubungan Budi menyatakan, awalnya MRT hanya memiliki satu rute dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Namun seiring berjalannya waktu, jalan tersebut diperpanjang hingga Ancol. Menurutnya, ini merupakan awal mula transportasi modern dan terciptanya jalur lain, termasuk LRT Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Karena ini titik awal, titik awal, pada tahun 2014 Jokowi membangun kota angkutan umum modern, kata Menteri Perhubungan Budi.
“Ini contoh, di satu sisi kita tidak bisa mengandalkan mobil yang digunakan untuk melakukan hal tersebut, tapi kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan penggunaannya, karena sudah banyak yang meningkat menjadi apa yang disebut transportasi. warga negara yang beradab. “. Dia menambahkan itu.
Meski begitu, Menteri Perhubungan Budi mengakui sebagian besar masyarakat masih belum 100 persen menggunakan angkutan umum modern. Dia mencatat, hanya 30 hingga 40 persen warga Jakarta yang menggunakan angkutan umum perkotaan.
“Kita belum melakukan yang benar, karena masih 30 sampai 40 persen. Jadi seharusnya kita bisa menggunakan lebih dari 50 persen, bahkan mungkin 60 persen dengan menggunakan angkutan umum di perkotaan,” ujarnya
“Tapi ini lebih baik dari sebelumnya, dan ini bisa menjadi contoh untuk Surabaya, Makassar, Medan, dll. Akan kita lakukan,” ujarnya.
Menteri Perhubungan Budi mengimbau masyarakat Jakarta seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi dapat memanfaatkan transportasi perkotaan yang mudah digunakan dan terjangkau.
“Kementerian Perhubungan telah merilis rencana bagaimana menghubungkan suatu wilayah, mereka yang tinggal di Tangerang, mereka yang tinggal di Depok atau Bekasi, dapat dengan mudah mendapatkan lebih banyak lalu lintas perkotaan, harga terjangkau, ramah lingkungan, dan prinsip-prinsip tersebut adalah: “Syukurnya kita punya banyak proyek yang kita harap bisa dikerjakan di kota-kota lain seperti ini,” ujarnya.
Pada tahun 2013, pembangunan MRT Jakarta diketahui banyak menuai protes dari berbagai kalangan. Namun proyek tersebut tetap dikelola oleh Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur dan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Protes masyarakat terhadap pembangunan MRT diduga karena belum adanya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek tersebut.