TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. 20 Oktober
Menjelang D-Day, nama-nama yang digadang-gadang menjadi menteri di pemerintahan Prabowo mulai bermunculan.
Meski kerap bernada negatif, beredarnya nama-nama tersebut tentu menimbulkan spekulasi dan dugaan.
Selain itu, busana Prabowo-Gibran juga tampak lebih tebal dibandingkan saat ini. Selain itu, pada Kamis (19/09/2024), Rapat Paripurna DPR mengesahkan UUD 2008. UU Kementerian Negara No. 39 ulasan.
Pasal 15 Revisi Undang-Undang Kementerian Negara menyatakan bahwa “Jumlah kementerian yang dibentuk menurut Pasal 12, 13, dan 14 ditentukan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan”.
Berikut beberapa nama calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran:
1. Rosan P Roeslani, Menteri Investasi/Kepala Kabinet Maju, BKPM Indonesia
2. Abdul Mu’ti, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah
3. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Progresif
4. Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra / Wakil Ketua Komisi I DPR (calon Menteri Luar Negeri)
5. Menteri Perdagangan Kabinet Progresif Indonesia Zulkifli Hasan (Presiden Jenderal PAN)
6. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat).
8. Lodewijk Freidrich Paulus, Sekretaris Jenderal Golkar
9. Meutya Hafid dan Nurul Arifin, politisi Partai Golkar
10. Hinca Pandjaitan, politikus Partai Demokrat
11. Politisi PAN, Eko Patrio.
Selain nama-nama di atas, beredar pula nama-nama perwakilan partai non-parlemen.
Misalnya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ada nama Grace Natalie dan Albert Aries.
Kemudian Partai Bulan Bintang (PBB) bernama Yusril Ihza Mahendra dan dari Partai Gelora bernama Fahri Hamzah.
Ada juga partai yang tidak bisa ikut di tahun 2024. pada pemilu, namun didukung oleh Prabowo-Gibran yakni Partai Prima yang juga memiliki kader berupa menteri seperti Agus Jabo Priyono dan Mangapul Silalahi.
Kalangan profesional juga mendapat tempat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI saat ini Jenderal Agus Subiyanto dikabarkan bersaing memperebutkan jabatan Menteri Pertahanan.
Jabatan Kepala BIN selanjutnya adalah Letjen (Purn) M Herindra, Marsekal Madya (Purn) Dedy Permadi, hingga Letjen Nyoman Cantiasa (Wakil Direktur BIN saat ini).
44 kementerian
Misalnya saja Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Bamsoet yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengaku mendengar kabar kabinet Prabowo-Gibran akan memiliki 44 kementerian.
Karena nanti jumlahnya bertambah dari 34 menjadi 44. Kita berharap teman-teman yang ada di DPR hari ini diberi kesempatan menjadi pemimpin sehingga bisa merasakan teguran rekan-rekannya, kata Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu.
Juga Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto akan bertambah menjadi lebih dari 34 kementerian atau lembaga.
“Jumlah pastinya belum ada, tapi jumlahnya (kementeriannya) ya,” kata Ketua PAN itu di Jakarta.
Diakui Zulhas, tambahan kementeriannya jadi 44. “Iya mungkin karena itu (44).”
Deklarasi Gerindra
Kementerian bentukan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, dipastikan akan membengkak.
Bukan tanpa alasan kementerian-kementerian yang sudah berfungsi nantinya akan dipecah menjadi beberapa departemen tersendiri.
Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, mengakui kementerian akan terbagi di bawah kepemimpinan Prabowo.
Inilah alasan mengapa akan ada lebih banyak kementerian di pemerintahan baru.
Muzani mengatakan, saat ini masih banyak kementerian yang menangani banyak bidang dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, beberapa kementerian akan diberi kebebasan untuk berdiri.
Besarnya angka tersebut karena ada daerah yang digabung Pak Prabowo menjadi Kementerian 1. Karena ingin fokus program di daerah itu, maka kementeriannya terpecah, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. 25). /9/2024).
Dengan begitu, menurut Muzani, setiap kementerian akan lebih fokus dalam pengelolaan program dan bidangnya masing-masing. Singkatnya, katanya itu adalah sebuah sektor, sebuah kementerian.
“Karena ini menjadi tantangan baru karena Pak Prabowo ingin fokus pada program dan bidang yang dikhususkan pada satu bidang kementerian,” ujarnya.