Dilansir reporter Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komite VII DPR RI dari Partai PKS Mulyanto menilai tidak tepat jika Menteri ESDM Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadia mengingat masa hidup pemerintah masih tinggal dua bulan lagi. sisa.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Partai PKS ini, pembahasan rencana strategis Kementerian ESDM tidak akan berhenti. Ia mengatakan pergantian kabinet ini buruk dari segi kinerja. Tekanan politik semakin kuat.
“Ini proses dekomposisi yang tidak adil. Apa yang bisa kita harapkan dari menteri baru dalam waktu kurang dari dua bulan? Tinggal satu sidang lagi untuk berunding dengan DPR. Jadi ini politik riil,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (19/8). 2024).
Mulyanto menjelaskan, di sisi legislatif, sisa tugas Kementerian ESDM yang harus diselesaikan pada akhir sidang pemerintahan ini adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan termasuk RUU Migas. .
“Kalau menterinya tiba-tiba berganti, apakah reformasi ini bisa dibatalkan? Saya pikir ini akan tertunda. Tidak perlu konfigurasi ulang. “Presiden nampaknya tidak mengambil tindakan apa pun,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, hal selanjutnya yang perlu dilakukan presiden saat ini adalah membenahi kisruh kerja para menteri. Ini bukan penyetelan ulang, melainkan kesuksesan.
Dikatakannya, “Sebelum mengganti menteri, ada baiknya dilakukan pengembalian jabatan sesuai tugas pokok dan kegiatan masing-masing departemen.”
Mulyanto menegaskan, yang sulit bukan posisi Menteri, melainkan cakupan pengelolaan dan kegiatan perusahaan yang terkait platform ESDM antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan. Belum lagi maraknya kasus korupsi terkait pertambangan tembaga, nikel, emas, dan lain-lain. Masalahnya adalah penyakit dan perencanaan. “Selain itu, permasalahan tidak tersalurkannya BBM dan LPG bersubsidi yang sudah berlangsung lama memberikan tekanan pada anggaran nasional dan menimbulkan masalah inefisiensi,” kata Mulyanto.
“Dengan turunnya Pandita, pemerintah harus bersiap membuka jalan bagi presiden terpilih,” ujarnya.
Ia mengatakan, “Pemerintah harus selalu berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Presiden Joko Widodo atau Joko Widodo telah menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Jabatan Bahlil sebelumnya adalah Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi (BKPM) sejak 2019.
Karya ini dipersembahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 92 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Perdana Menteri Indonesia.
“Saya bersumpah demi Tuhan, saya akan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan dengan tegas menjalankan segala peraturan perundang-undangan untuk negara dan tugas saya mengabdi pada negara,” kata Jokowi. Usai pengambilan sumpah, Bahlil berbicara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19 Agustus 2024).
Ia menambahkan, “Saya akan melakukan yang terbaik untuk bertindak secara bertanggung jawab dan sebisa mungkin menjaga kepentingan bisnis dalam pekerjaan saya.”
Selain Baril, menteri yang akan ditata ulang antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Raori Raoli dan Menteri ESDM Arpin Tasrif.
Presiden juga berencana menunjuk Wakil Menteri Penerangan Masyarakat dan Menteri Keamanan Pangan dan Obat-obatan yang baru.
Sedangkan pimpinan departemen yang baru dilantik adalah Direktur Administrasi Gizi dan Direktur Administrasi Presiden.
“Pemilihan menteri, wakil menteri, dan kepala departemen diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan guna memastikan transisi tersebut berjalan lancar dan efisien,” kata Yusuf Permana, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Protokol, Pers dan Media. .
Yusuf mengatakan, selain mengundang para menteri terpilih, pihaknya juga mengundang keluarga para pejabat tersebut.
Katanya, “Menteri terkait diundang. Keluarga juga diundang,” tutupnya.