TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Jenderal Bambang Soesatyo memuji kinerja keuangan pemerintah pusat yang juga mendapat masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). .
Ini merupakan rencana WTP kedelapan dari laporan temuan audit Rekening Usaha Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2016.
Menurut Presiden Joko Widodo, hasil WTP seharusnya tidak memuaskan pemerintah pusat. Pemanfaatan APBN sebagai uang rakyat dari segi ‘pengelolaannya’ tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus efektif dan tepat sasaran,” kata Bamsoet usai penyerahan LHP LKPP BPK kepada pemerintah pusat, Jakarta, Senin (8/7). /24) ).
Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden K.H. Perekonomian Airlangga Hartarto, Perdana Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Perdana Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Adiadi Tahjanto.
Ketua DPRK ke-20 dan Ketua Komite III DPRK RI ke-7 ini juga mendukung langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi struktural untuk mengurangi banyaknya perizinan yang rumit dan berbelit-belit. .
Reformasi struktural ini harus terus dilakukan, tuntas dan tuntas oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mengingat kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam tata kelola ekonomi, maka hal ini dapat memberikan kepastian hukum.
“Contohnya, Indonesia saat ini memiliki sekitar 42.000 peraturan yang tumpang tindih, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan negara, gubernur, bupati, dan peraturan eksekutif. Peraturan tersebut menghambat pembangunan ekonomi, termasuk iklim investasi uang dan kemampuan berusaha di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian secara komprehensif melalui sistem perundang-undangan,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pertimbangan Depinalar, SOCSI (dewan Partai Golkar) dan Ketua Badan Politik, Hukum, dan Keamanan KADIN menjelaskan, perekonomian dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian. Perubahan iklim nyata semakin meningkat, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto harus bisa melaksanakan APBN dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan fleksibilitas. Jadi Anda bisa percaya diri dan lebih fokus pada hasil daripada terjebak dalam proses.
Tahun ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat hingga 3,2 persen. Faktanya, krisis ekonomi terjadi di banyak daerah. Indonesia juga menghadapi kondisi yang sangat baik karena perekonomian dan politik sangat stabil hingga perekonomian terus melampaui 5 persen, bahkan pada kuartal I tahun 2024, stabilitas politik dan perekonomian menjadi hal yang harus dijaga oleh pemerintahan terpilih Prabowo Subianto. Perekonomian Indonesia bisa tumbuh signifikan pada akhir tahun,” pungkas Bamsoet. (*)