TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, nama-nama calon menteri beredar luas dan menyedot perhatian.
Namun di sisi lain, ada tiga tokoh yang menolak masuk kabinet, termasuk Luhut Binsar Panjaitan meski dicalonkan langsung oleh Prabowo.
Luhut, purnawirawan jenderal, orang kepercayaan Presiden Jokowi, Luhut Bnsar Panjaitan, pada 18 Mei 2024 mengatakan, menolak tawaran Prabowo untuk diminta menjadi menteri pada kabinet mendatang.
Meski menolak tawaran menjadi menteri, Luhut merasa senang bisa diminta menjadi penasihat presiden.
Menurut Luhut, setelah menang, Prabowo dan Gibran akan melanjutkan program Presiden Jokowi dan itu sudah cukup baginya.
Luhut sebelumnya sempat mengumumkan niatnya mundur sebagai menteri setelah masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berakhir Oktober mendatang.
Luhut mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Selain PNS, semua PNS punya waktunya masing-masing.
Luhut merupakan salah satu menteri Presiden Jokowi yang berpengalaman di berbagai bidang.
Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama (2014-2019), Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dan kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Pada kabinet kedua Presiden Jokowi (2019-2024), Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Hasyim Jojohadikusumo
Adik laki-laki Prabowo, Hashim Jojohadikusumo, yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Partai Gerindra, belakangan mengaku mendapat tawaran menteri di era pemerintahan dipimpin kakaknya.
Namun, Hashim menolak tawaran tersebut dan bersikeras bahwa dia ingin keluar dari pemerintahan.
Berbicara dalam pertemuan Dewan Bisnis APEC, Sabtu (31/8/2024), Hashim mengatakan dirinya nantinya akan menempati posisi yang sangat bergengsi di pemerintahan Prabowo.
Dengan demikian, posisi menteri kemudian diisi oleh orang-orang yang berpengalaman.
Tak hanya itu, sosok yang dicalonkan harus berkaitan dengan kementerian utama.
Kebocoran: Bertugas mengkomunikasikan pesan dan memenuhi persyaratan dalam proses birokrasi yang sering terhenti.
Hofifa
Hofifa Indar Paravansa kemudian mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Namun Hofifa menolak tawaran tersebut dan memutuskan kembali bertarung di Pilgub Jatim 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifa saat mengikuti acara “Muslimat Nahdlatul Ulama halalbihalal” yang digelar di Kementerian Agama pada Mei 2024.
Pada Agustus 2024, Hofifa mendaftar sebagai calon gubernur bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Ia mengaku ingin melatih SDM berkualitas di Jatim melalui program sekolah taruna yang dijalankannya semasa menjabat gubernur.
Pasangan ini mendapat dukungan dari 15 parpol antara lain PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, dan Partai Prima, namun tidak lolos. penyelidikan.
Berbagai informasi mengenai susunan kabinet Prabowo-Gibran mulai terkuak ke publik, termasuk pembentukan kabinet Perbendaharaan dan jumlah kementerian yang akan bertambah menjadi 44.
Sebagai perbandingan, Presiden Jokowi saat ini “hanya” memiliki 34 menteri.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, jumlah kementerian akan bertambah karena pada era Prabowo ada kementerian yang dipecah sehingga satu sektor menjadi satu kementerian.
Muzani menjelaskan, saat ini terdapat beberapa kementerian yang mengelola banyak sektor, sehingga beberapa kementerian akan dipecah agar bisa lebih fokus mengelola program dan sektornya.
Selain itu, Prabowo diketahui akan menunjuk kabinet atau jajaran menteri yang memiliki pengalaman profesional di pemerintahan mendatang.
Dengan demikian, posisi menteri kemudian diisi oleh orang-orang yang berpengalaman.
Tak hanya itu, angka-angka yang dipaparkan parpol pengusung Prabowo-Gibran harus sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya.(*)