Reporter Tribunnews.com Igman Ibrahim melaporkan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai NasDem angkat suara terkait petisi agar Budi Arie mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Penyebabnya adalah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada pemerintah Indonesia.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya akan menyerahkan Budi Arie Setiadi kepada Presiden Jokowi.
Partai bentukan Surya Paloh itu siap menuruti apapun keputusannya.
“Itu kembali ke presiden, presiden yang majikan, samina wa athona kita (kita dengar, kita patuh, NasDem pantang menyerah,” Jakarta, Menara NasDem, Jumat, 28/6/2024).
Selain itu, Willy juga mendatangkan menteri dari kader NasDem yang dicopot Presiden Jokowi. Namun saat itu, NasDem tidak meminta pergantian kadernya.
Teman-teman, NasDem tidak meminta Menteri dipecat dan digantikannya sekarang. Itu terserah presiden,” tutupnya.
Sebelumnya, perebutan Pusat Data Nasional (PDN) menjadi pemicu mundurnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie.
Peretasan PDN ini melumpuhkan beberapa instansi pemerintah di Indonesia selama berjam-jam.
Budi Arie menjawab singkat saat ditanya soal permohonan pengunduran dirinya.
“Ah, saya tidak berkomentar soal itu, saya berhak mengatakannya,” kata parlemen. Senayan, Jakarta Budi Arie yang hadir di Munas, Kamis (27/6/2024), mengatakan.
Budi mengatakan, hasil rapat Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak menunjukkan tanda-tanda hilangnya data akibat serangan ransomware.
Ia pun meyakinkan bahwa pemerintah akan menyelesaikan segala persoalan yang timbul akibat peretasan PDN tersebut.
“Satu hal yang pasti: tidak ada indikasi hasil rapat dengan Komisi I, juga tidak ada bukti adanya informasi tersebut,” imbuhnya.
Freedom of Expression Network (Safenet) di Asia Tenggara pertama kali menyuarakan seruan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Safenet menjalankan petisi melalui situs change.org untuk menyerukan pengunduran diri Budi Arie.
Nenden Sekar Arum, direktur eksekutif Safenet, mengatakan sebuah petisi telah diluncurkan untuk mendesak seseorang agar bertanggung jawab atas peretasan tersebut.
“Kami membidik Budi Arie karena beliau adalah Menteri Komunikasi dan Informatika yang merupakan lembaga negara yang membidangi komunikasi dan informasi PDNS,” kata Nenden kepada Kompas.com, Kamis (27/6/2024).
Nenden terakhir menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.
Menurut dia, saat ini posisi Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh perwakilan partai politik terkemuka.
Bahkan, Nenden mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika harusnya diisi oleh orang-orang yang memahami perkembangan teknologi dan digital, meski belum tentu secara teknis.
“Sayangnya tidak demikian dengan menteri yang sekarang. Jadi pemahaman tentang ekosistem digital, tata kelola internet sangat rendah di menteri komunikasi dan informatika saat ini,” ujarnya saat bertemu dengan Willy Aditya. Selasa (3/6/2024) Jakarta, Media di Menara NasDem.
Pada saat yang sama, Nenden berpesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika tidak diberikan begitu saja atau dihadiahkan.
Ia meminta Jokowi menyadari kesalahannya dalam menunjuk orang-orang yang tidak memenuhi syarat di bidang tersebut.
“Sampai kemarin Menkominfo tidak terus memberikan sumbangan uang. “Posisinya sangat strategis, apalagi kita tidak bisa dipisahkan dari dunia digital,” ujarnya.