Laporan dari Koresponden Magang, Ameyliarti Bunga Lestari.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiket pesawat diperkirakan akan semakin mahal jika tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto.
“PPN yang lebih tinggi akan membuat tiket pesawat menjadi lebih mahal,” kata Eko dalam diskusi online bertajuk “Pengetatan moneter dan fiskal, daya beli lemah,” pada Kamis (9/12/2024).
“Karena tiket pesawat sudah dikenakan PPN, kenaikan ini jelas menambah biaya yang harus ditanggung penumpang,” jelasnya.
Kenaikan PPN hingga 12% diyakini tidak hanya berdampak pada konsumen.
Namun, maskapai penerbangan juga akan menanggung beban karena harus melakukan penyesuaian harga.
Menghadapi kenaikan harga tiket pesawat pasca kenaikan PPN, Eko menilai pemberian keringanan atau insentif tidak serta merta menyelesaikan masalah.
Insentif dikatakan menciptakan permintaan yang tidak konsisten dan membuat industri lain merasa dirugikan.
“Jika pemerintah hanya memberikan pengecualian pada tiket pesawat, hal ini bisa menimbulkan kecemburuan di sektor lain dan menimbulkan instabilitas,” kata Eko.
Mahalnya tiket pesawat akibat kenaikan PPN juga disebut mempengaruhi kebiasaan perjalanan masyarakat.
Pemerintah juga diminta memikirkan cara untuk mengurangi dampak kenaikan PPN ini terhadap sektor tertentu.
Eko mengatakan, ada sejumlah cara untuk memitigasi dampak kenaikan PPN hingga 12% pada tahun 2025.
Contohnya termasuk penyesuaian anggaran atau peningkatan efisiensi di bidang tertentu.
Selain itu, kata dia, pemilihan menteri keuangan pada pemerintahan berikutnya juga penting.
“Menteri Keuangan terpilih harus mampu mengatasi tantangan besar anggaran dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya. Diskusi Umum INDEF (Institute for Economic Development and Finance) pada Kamis (9 Desember 2024). (Bunga Ramah Lingkungan Ameyliarti)
Pemilihan menteri keuangan yang tepat dinilai penting agar kebijakan fiskal dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menambah beban masyarakat.
Ke depan, pemantauan dan penyesuaian kebijakan perpajakan akan menjadi kunci menjaga stabilitas perekonomian.
“Dampak kenaikan PPN ini mungkin tidak langsung terasa, namun dalam jangka panjang dampaknya bisa sangat signifikan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat,” tutup Eko.