Laporan reporter Tribunnews.com Andrapta Pramudias
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenque) II Thomas Giwandono mengatakan program utama Gizi Gratis (MBG) yang diusung Prabowo-Gibran terus berjalan.
Hal itu diungkapkan Thomas saat memaparkan hasil pertemuan yang digelar pada Senin (9/9/2024) antara Presiden RI baru terpilih, Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Thomas yang hadir dalam pertemuan tersebut pertama kali mengungkapkan bahwa tidak ada pembicaraan antara Pak Mulyani dan Prabowo terkait MBG.
Mereka disebut hanya membahas pelaksanaan APBN 2024 yang ditutup di bawah kepemimpinan Prabowo, dan rancangan undang-undang anggaran (RUU APBN) 2025 yang sedang dibahas di DPR RI.
Menurut Thomas, MBG tidak lagi dibicarakan karena sudah eksklusif dan programnya sudah berjalan.
“Sebenarnya MBG kemarin tidak dibahas karena MBG itu usulan dan sudah dalam proses,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Thomas optimis program MBG bisa berjalan lancar karena lembaganya, Badan Gizi Nasional, sudah menjalankannya.
Badan Gizi Nasional merupakan badan baru yang dibentuk Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024.
Pembentukan badan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpress) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Pada tahun 2025, sejumlah Rp71 triliun yang bersumber dari APBN telah dialokasikan untuk program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional.
“Kami berharap MBG dapat berjalan lancar tahun depan dan saya pikir badan gizi akan mencapai harapan tersebut dengan keputusan yang telah ditetapkan,” kata Thomas.
Jadi MBG tidak terlalu dibicarakan karena dianggap proses yang berkesinambungan, tutupnya.
MBG menargetkan 15 juta layanan pada tahap awal tepatnya pada tahun 2025.
Minimal 15 juta (porsi), kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan usai rapat gabungan dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/09/2024).
Dadan mengatakan 15 juta suku cadang tersebut nantinya akan dikirimkan ke seluruh Indonesia, dan pada tahap awal implementasi program Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mengenai data penerima gizi gratis, tercatat di Badan Gizi Nasional. Dadan mengaku data tersebut bukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Datanya bukan milik kita, datanya ada,” kata Dadan.
Sedangkan skema gizi gratis akan dilaksanakan pada awal tahun 2025. Apalagi pada bulan Januari tahun depan.
Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, maka bisa dilaksanakan pada 2025 dan mulai Januari, kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk untuk kelangsungan pemerintahan. Ia optimistis skema gizi gratis bisa diluncurkan pada Januari 2025.
“Saya bertugas menyiapkan segala sesuatunya agar program gizi gratis bisa dilaksanakan pada bulan Januari,” lanjutnya.
Dundon mengaku sedang menunggu petunjuk di mana kantor Badan Gizi Nasional berada.
Rencana gizinya akan segera kami laksanakan pada 2 Januari,” kata Dadan.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Program Gizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap.
Menurut Jokowi, Program Gizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak, memperkuat UMKM, dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil di daerah.
Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis dan kelembagaan masing-masing daerah, kata Jokowi dalam pidato nota perekonomian APBN 2025 di DPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Jokowi mengatakan, pemerintah akan memastikan pelaksanaan program ini dilakukan dengan tata kelola yang bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang sebesar-besarnya.
Selain fokus pada peningkatan gizi anak, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Sebab, UKM yang terlibat akan mempunyai peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
Pemerintah meyakini program gizi gratis tidak hanya akan meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga meningkatkan ketahanan perekonomian daerah.
“Kita bisa memperkuat kesejahteraan masyarakat di akar rumput,” kata Jokowi.