Reporter Tribunnews.com Eko Sutriyanto melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Duta Besar RI diharapkan menjadi pemasar produk Indonesia yang handal di luar negeri tempat duta besar ditugaskan.
Sebagai pemasar, berbagai produk UMKM yang ada di Indonesia akan terkenal di kancah global sehingga produk tersebut dapat diekspor di kemudian hari.
Wakil Presiden Bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Handy Sedino, Relawan Pengusaha Muda Nasional (Rebnas), mengatakan kini saatnya Duta Besar Indonesia di luar negeri siap memahami dan belajar tentang bisnis. UKM.
Oleh karena itu, dalam memilih duta harus memiliki pola pikir wirausaha atau wirausaha dan berani memberikan arahan terhadap ekspor barang di Indonesia, kata Handy Cetino pada acara brainstorming. Tidak lama kemudian pemerintahan Prabowo-Kibran mulai menggalakkan dan mengembangkan UKM di Jakarta.
Wakil Dirjen Perdagangan dan Perindustrian Surabaya menegaskan peran duta inisiatif penting untuk membuka peluang usaha dan jaringan bagi UKM di pasar internasional.
Artinya peran duta besar tidak hanya bersifat diplomasi dalam kaitannya dengan politik, tetapi juga memiliki aspek ekonomi sehingga UKM mempunyai peluang untuk berkembang dan tumbuh secara global, ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Angawira Badan Pengurus Pusat Persatuan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengubah nama menjadi organisasi yang lebih terpusat. Pemain:
Dia mencontohkan Kementerian UKM menjadi Kementerian Pembangunan Kelas Menengah, mengingat tujuannya tidak jelas jika Kementerian UKM masih menggunakan Kementerian UKM.
“Pilar perekonomian Indonesia masih ditopang oleh pelaku-pelaku kecil dan marjinal, sedangkan jika ingin menuju negara industri, harus ada banyak pelaku usaha menengah dan UKM yang bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan tumbuh. Kepentingan rakyat,” ujarnya.
Meski mempunyai potensi yang besar, namun tantangan yang dihadapi UKM di Indonesia saat ini tidaklah kecil, seperti terbatasnya akses terhadap pembiayaan, karena banyak UKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan.
“Di sisi lain, kualitas produk belum merata, terbukti dengan masih banyak UKM yang menghasilkan produk di bawah standar, sehingga pemerintah dan swasta perlu melatih dan mendorong UKM untuk mengadopsi teknologi.
“Pemerintah harus memberikan dukungan dalam hal sertifikasi produk dan pengembangan desain produk,” ujarnya.