TRIBUNNEWS.COM – Lukman Edy Cs akan menggelar pertemuan rivalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta.
Lukman Edy dan kelompok yang mengaku pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB menggelar rapat tandingan pada Sabtu (24 Agustus 2024) lalu di Nusa Dua Convention Center Bali karena menilai rapat PKB tidak sah.
Nantinya, Lukman Edy akan dipercaya untuk menyiapkan operasional kongres serta membentuk panitia penyelenggara dan panitia pengawas.
Lantas siapa sajakah sosok dan aksi Lukman Edy?
Lukman Edy merupakan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB.
Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI ke-6, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pembinaan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu.
Saat itu, ia menggantikan Saifullah Yusuf pada reshuffle kedua pada 9 Mei 2007.
Pria kelahiran 26 November 1970 ini pernah menjadi anggota DPR-RI selama dua periode sejak 2009 hingga mengundurkan diri pada 2018 untuk mengikuti pemilihan umum gubernur Mengutip informasi dari Wikipedia.
Ia merupakan lulusan Universitas Brawijaya yang terjun ke dunia politik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. Riwayat Pendidikan : S1 Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang (lulus tahun 1995) Magister Administrasi Pembangunan Universitas Padjadjaran (2004) Magister Sosiologi dan Antropologi Universitas Malaya Malaysia (2010) Sejarah Organisasi Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Riau (2010) IKPMR) Malang Ketua/Forum Komunikasi Koordinator Persatuan Mahasiswa Seluruh Indonesia Riau (Forkom IPEMARI) Panitia Penciptaan ICMI PMII UB Komisioner DPW Ketua PKB Riau Wakil Ketua DPD Gapensi Riau Ketua Bidang Sertifikasi dan Departemen Akreditasi Kadin Riau Ketua Asosiasi Operator Air Minum Seluruh Indonesia (AKAINDO) Riau Ketua LPNU Riau Wakil Sekjen Lembaga Adat Melayu Melayu Mustasyar PW NU Riau Pengurus Kadin Riau Ketua PB PTMSI[3] DPP Nasional Sekretaris Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar kembali resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada periode ini. Mendapat sambutan pada Kongres PKB Tahun 2024 di Nusa Dua Convention Center, Bali pada Sabtu (24 Agustus 2024). bulat memutuskan untuk meminta Cak Imin menjabat sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada rapat paripurna ke-2 Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)
Pada Kongres PKB di Bali, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali terpilih secara gemilang sebagai Ketua Umum (Ketum) PKB periode 2024 – 2029.
Ketua Rapat Paripurna ke-4 Jazilul Fawaid mengatakan, terpilihnya Cak Imin sebagai Ketua PKB kembali menjadi kewenangan DPC dan DPW.
Cak Imin terpilih dengan pujian setelah 514 DPC dan 38 perwakilan DPW serta pengurus DPP PKB tidak memberikan instruksi kepada orang lain.
“Seperti yang kita dengar dalam laporan pendapat umum setiap DPC-DPC, mereka mengeluarkan perintah dan meminta Abdul Muhaimin Iskandar kembali menjadi Ketua Umum DPP PKB,” ujarnya.
Sebab, kelompok yang mengaku sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB tidak terima. Mereka akan mengadakan pertemuan para pesaing.
Sesuai dengan surat mandat Pengurus DPP PKB antara lain Syaikhul Islam sebagai Ketua DPP PKB, Malik Haramain sebagai Sekretaris DPP PKB, dan Unais Ali Hisyam sebagai Dewan Syura DPP PKB.
Hal ini diungkapkan sejumlah pendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edi bertugas mempersiapkan rapat dewan dan membentuk panitia. Baik panitia penyelenggara maupun panitia pengarah
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB-DPP Malik Haramain menyatakan Kongres PKB ke-6 yang digelar di Bali tidak sah dan cacat hukum. Dan menurut pendapatnya Diperlukan pertemuan majelis pesaing.
Menurut dia, pertemuan tersebut tidak sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional (Mukernas) PKB pada 23 Juli 2024 yang menetapkan munas dilaksanakan setelah pemilihan kepala daerah (pilgada) tahun 2024.
“Kami akan berkonsultasi dengan PBNU untuk surat kuasa ini karena NACC adalah pendiri Partai Sadar Nasional. Karena PBNU adalah pendiri Partai Sadar Nasional,” kata Malik dalam jumpa pers di Badung, Bali, Sabtu malam (24 /2024)
Mereka ingin PKB kembali ke AD/RT seperti yang didirikan pada tahun 1998 ketika Kiai dan Ulama memainkan peran penting dalam kepengurusan PKB.
Namun AD/RT hasil sidang parlemen tahun 2019 membuat peran Kiai dan Ulama dalam Majelis Syuro PKB hanya sebatas komandan.
“Komisi Integritas PBNU atau seruan kembalinya PKB ke NU bertujuan untuk mengembalikan peran, kedudukan, dan eksistensi ulama atau kiai. Hal tersebut dapat dikembalikan seperti PKB didirikan pada tahun 1998,” itu kata Jilat
Kontra konferensi rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada 2 dan 3 September 2023.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Reza Deni) (Kompas.com/Yohanes Valdi Seriang Ginta)