TRIBUNNEWS.COM – Moskow resmi mengadopsi doktrin baru terkait meluasnya penggunaan senjata nuklir untuk menyerang negara musuh yang berani menyerang Rusia.
Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Dewan Keamanannya dan menyepakati masalah tersebut dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.
Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Putin. Dalam keterangan resminya, Putin menyebut doktrin nuklir memang telah direvisi.
“Kami melihat situasi militer dan politik saat ini berubah secara dinamis, dan kami harus memperhitungkannya,” kata Putin, seperti dilaporkan AFP.
“Munculnya sumber ancaman dan risiko militer baru bagi Rusia dan sekutu kami,” lanjut Putin.
Doktrin nuklir baru ini memungkinkan Moskow menggunakan senjata nuklir untuk menangkis serangan negara-negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir.
Menurut Putin, penggunaan senjata nuklir oleh Rusia merupakan jaminan keamanan terpenting bagi negara kita dan warganya.
Kebijakan baru ini berlaku untuk Ukraina, negara non-nuklir yang baru-baru ini sering menerima bantuan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara nuklir lainnya.
“Ini memperingatkan negara-negara ini akan konsekuensinya jika mereka ikut serta dalam serangan terhadap negara kita dengan berbagai cara, tidak selalu dengan nuklir,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Para ahli menafsirkan sikap tegas Putin sengaja dimaksudkan untuk mengintimidasi Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak melanggar kedaulatan Rusia. Amerika mengutuk rencana Rusia tersebut
Menanggapi rencana Rusia tersebut, pemerintah Amerika Serikat (AS) menentang keras.
Menurut Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, penggunaan senjata nuklir merupakan keputusan yang tidak bertanggung jawab.
Blinken juga menuduh Putin mengacungkan “pedang nuklir” karena penggunaan senjata nuklir dapat menimbulkan risiko yang serius.
“Ini benar-benar tidak bertanggung jawab,” tegas Blinken
Tak hanya itu, mereka juga menilai komentar Presiden Rusia tersebut tidak masuk akal.
Para pemimpin dunia sedang berkumpul di New York untuk menghadiri Majelis Umum PBB dan meminta komunitas internasional untuk membahas perlunya perlucutan senjata lebih lanjut. Ukraina meningkatkan pasokan senjata
Di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai penggunaan nuklir Rusia, pemerintah Ukraina sebenarnya sudah mulai meningkatkan ekspor stok senjata untuk mendukung perang.
Baru-baru ini, Amerika Serikat (AS) mengungkapkan rencana untuk memberi Ukraina tambahan sistem pertahanan Patriot senilai $7,9 miliar.
Selain rudal Patriot, Presiden AS Joe Biden juga mengerahkan peralatan pertahanan udara dan intersepsi lainnya, seperti drone, rudal jarak jauh, dan senjata udara-ke-darat.
“Saya telah mengarahkan Departemen Pertahanan untuk menarik seluruh sisa dana bantuan keamanan yang dialokasikan ke Ukraina pada akhir masa jabatan saya,” kata Biden dalam pernyataannya, dikutip Newsweek.
Menyusul langkah AS, para pemimpin negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dilaporkan setuju untuk mengirim paket senjata tambahan untuk meningkatkan pertahanan militer Ukraina di medan perang.
Bantuan tersebut mencakup baterai baru dan suku cadang untuk sistem rudal Patriot yang disumbangkan oleh Jerman, Rumania, Belanda, dan mitra lainnya.
Italia nantinya akan menyumbangkan sistem rudal SAMP-T tambahan. Sementara itu, sekutu lainnya termasuk Kanada, Norwegia, Spanyol dan Inggris telah mengungkapkan bahwa mereka akan membantu menyumbangkan sistem NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS, dan Gepard.
Tak sampai disitu saja, negara-negara aliansi NATO nantinya akan menyediakan ratusan amunisi canggih bagi pasukan Zelensky untuk mengusir Rusia dari wilayah Ukraina.
Anggota NATO menyerahkan senjata canggih tersebut setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengimbau masyarakat dunia untuk bekerja sama melawan Rusia.
Ia meminta negara-negara Barat untuk terus menyumbangkan senjata karena Ukraina tidak bisa melawan Moskow sendirian. Selain itu, Rusia baru-baru ini melancarkan serangan yang semakin mematikan di wilayah Ukraina.
(Tribunnews.com/ Namira Union)