Afriansyah Noor Baru Tahu Dicopot sebagai Sekjen PBB saat Perjalanan Dinas ke Swiss

TRIBUNNEWS.COM – Afriansyah Noor mengaku baru mengetahui dirinya dicopot dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) saat bertugas di Swiss sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).

Agenda resminya adalah menghadiri konferensi Organisasi Perburuhan Internasional PBB yaitu International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss.

Dalam video pengakuannya di akun TikTok pribadinya, Afriansyah mengaku baru mengetahui dirinya dipecat Sekjen PBB pada Rabu (6/12/2024).

Dia mengatakan pengurus lain di PBB juga mengalami perubahan struktur partai.

“Saya Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI dan mantan Sekjen Partai Bulan Bintang. Terhitung sejak 12 Juni 2024, saya dipecat bersama banyak teman saya sebagai pengurus Partai Bulan Bintang.”

“Kabar ini saya terima saat bertugas di konferensi ILO di Swiss, Jenewa,” ujarnya dalam video yang dikutip, Senin (17/06/2024).

Afriansyah mengaku dipecat oleh Yusril Ihza Mahendra dan beberapa rekannya.

Diketahui, Yusril sudah menyatakan akan mundur sebagai Presiden PBB pada 18 Mei 2024.

Afriansyah pun mengaku bersyukur atas kepercayaan yang didapatnya setelah 27 tahun bergabung dan berkarya di partai tersebut.

Dan tepatnya pada hari ini, 15 Juni, saya menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan di pemerintahan Joko Widodo selama dua tahun dan semua ini saya lakukan sebagai amanah partai, baik sebagai lembaga partai maupun sebagai individu.

“Perjalanan saya di PBB selama hampir 27 tahun, Insya Allah sangat berkesan, baik suka maupun duka, senangnya bersama PBB,” ujarnya. Penjabat Presiden PBB membenarkan pencopotan Afriansyah Noor dari jabatan Sekjen PBB

Penjabat Presiden PBB Fahri Bachmid membenarkan pencopotan Afriansyah dari jabatan Sekjen PBB.

Dia menyatakan, pencopotan itu terbilang wajar di lingkungan partai politik.

“Pada prinsipnya perubahan jabatan Sekjen atau Pengurus dalam struktur suatu organisasi adalah hal yang lumrah dan lumrah, tidak ada yang luar biasa,” kata Fahri saat dikonfirmasi, Minggu (16/06/2024).

Fahri mengaku, sejumlah kebijakan strategis telah diambil PBB usai terpilih menjadi Plt Ketua Umum PBB dalam musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 18 Mei 2024. Di antaranya perubahan beberapa jabatan di -PBB.

“Saat itu dilakukan beberapa kebijakan dan langkah organisasi yang mendukung restrukturisasi dan konsolidasi internal partai, termasuk pelaksanaan penggantian atau penyegaran dan penataan jabatan tertentu di DPP PBB, termasuk jabatan Sekjen,” ujarnya. dikatakan.

Dia memastikan pencopotan tersebut dilakukan secara sah dan prosedural sesuai mekanisme AD/ART PBB yang berlaku. Pertimbangan dalam pencopotan adalah kewenangan dan “kebutuhan” organisasi.

Memang pertimbangannya sangat teknis, yakni untuk kepentingan dan kebutuhan percepatan konsolidasi internal partai untuk memenuhi beberapa agenda strategis nasional, termasuk penyelenggaraan pilkada langsung pada tahun 2024, ujarnya.

“Proses pergantian pengurus dan sekjen di lingkungan PBB seringkali terjadi secara internal karena sepenuhnya merupakan wewenang Ketua Umum atau Pj Ketua DPP PBB sesuai dengan sifat kepentingan dan kebutuhan organisasi PBB,” dia menyimpulkan.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *