Jurnalis Tribunnews.com Nitis Hawaroh melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah desa yang berstatus mandiri meningkat signifikan hingga 20 ribu desa.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari program dana desa yang disalurkan Pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Selasa (24/9/2024).
“Sekarang lebih dari 20 ribu ya Pak Luki ya 20 ribu berarti sepertiga desa kita sudah mandiri, itu dengan dana desa yang kita berikan hampir 10 tahun terakhir. kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, hal ini menunjukkan perpindahan daerah yang disertai tanggung jawab terukur dapat membuahkan hasil yang baik.
“Suatu saat kita berharap seluruh 75.000 desa di Indonesia akan menjadi mandiri dan sejahtera, yang merupakan capaian untuk mengurangi kemiskinan, stunting dan kualitas lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih bersih, tertib dan tentunya sehat.” dia menjelaskan.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan desentralisasi fiskal juga dapat menciptakan lingkungan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, pemerintah daerah tetap membutuhkan kewenangan pajak daerah.
“Tidak selamanya daerah ini dikenakan pajak yang besar sehingga membuat para pelaku usaha patah semangat. Oleh karena itu, ini juga menjadi indikator bahwa iklim investasi di daerah juga menjadi perhatian ketika mereka memberikan insentif kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Sekadar informasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan anggaran dana desa sebesar Rp54,42 miliar hingga 23 Agustus 2024. Angka tersebut setara 78,87 persen dari pagu dana desa tahun ini sebesar Rp69. triliunan tercapai. .
Dana desa ini disalurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.
“Dengan Dana Desa diharapkan terjadi pembangunan yang berkeadilan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di Indonesia,” kata Kementerian Keuangan mengutip laman Instagram @ditjenperbendaharaan, Minggu (1/9/ 2024). )).
Pemerintah merinci Rp 26,31 triliun atau 81,73 persen penyalurannya sudah tercapai. Hal ini difokuskan pada BLT Desa, keamanan pangan dan hewan, serta penanganan stunting.
Sedangkan penyaluran non-Eramark mencapai Rp28,11 triliun setara 76,38 persen dari pagu. Terdiri dari desa mandiri sebesar Rp 5,34 miliar dan selain desa mandiri sebesar Rp 22,76 miliar.