TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Penyuluhan Pertanian (KPPN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kemana Perginya Penyuluh Pertanian?” di Aston Hotel Simatupang, Jakarta, pada Selasa (2/7/2024).
Acara ini menyoroti tantangan produksi pertanian dan langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan pertanian di Indonesia.
Presiden Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Bustanul Arifin menekankan kecepatan perubahan kerja pendidik pertanian di Indonesia.
Arifin mengatakan perlunya perubahan dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian, terutama dalam konteks perubahan kebijakan pemerintah yang baru pada bulan Oktober.
“Pendidik pertanian harus melakukan perubahan yang signifikan dalam kiprah dan strateginya untuk mampu merespon perubahan kondisi dan kebutuhan petani di era baru ini,” kata Bustanul Arifin.
Bustanul menambahkan, perubahan ini penting mengingat pentingnya peran penyuluh dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, terutama pada masa transisi terhadap cuaca.
Oleh karena itu sangat disayangkan bahwa pekerjaan para penyuluh seringkali dibatasi oleh peraturan yang tidak mendukung pekerjaan mereka.
“Kita perlu memastikan bahwa penyuluh mendapat dukungan yang tepat dari segi peraturan dan sumber daya sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik dalam membantu petani,” jelasnya.
Bustanul menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan reformasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dengan menegaskan bahwa peran penyuluh dapat diperkuat sesuai UU No. 16 Tahun 2006.
“Kami mendorong perusahaan ekspansi untuk kembali ke pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi,” tambah Bustanul.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan Universitas Andalas Hery Bachrizal Tanjung menegaskan penyuluh pertanian mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan pemerintah dan kondisi aktual di lapangan.
“Pendidik pertanian harus mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki keterampilan yang hebat dalam memajukan dan mengembangkan kapasitas petani,” jelasnya.
Tak ketinggalan, Hery menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga ekspansi pertanian.
“Peningkatan pengelolaan harus dilanjutkan dengan kebijakan nasional dan pengembangan serta implementasi sesuai kebutuhan lokal,” kata Hery.
Sementara itu, pakar penyuluhan Universitas Sebelas Maret (UNS) Dwiningtyas Padmaningrum menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat pertanian dalam mendukung proyek penyuluhan pertanian.
“Peran penyuluh pertanian tidak hanya memberikan informasi, namun juga menjadi katalisator dalam membangun kapasitas petani dalam menggunakan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi usahanya,” ujarnya.
Dwiningtyas mengulas lebih lanjut tentang pentingnya peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mendukung implementasi kebijakan pertanian di tingkat kabupaten. BPP diyakini dapat diperkuat sebagai pusat pengembangan pertanian berkelanjutan dan terintegrasi di setiap daerah.
“Saat ini yang terpenting adalah menjaga sumber daya manusia dan manfaat yang diperlukan di BPP. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas BPP sebagai insentif bagi pertumbuhan pertanian di daerah. ,” tegas Dwiningtyas.