Laporan ini dikirimkan reporter Tribunnews.com, Wilhelmina Fitriani
TRIBUNNEWS.COM, Dhaka – Bangladesh diperkirakan akan secara resmi menerima keputusan pengadilan pada Selasa (23/7/2024) untuk mengurangi kuota pegawai negeri atau PNS menjadi 30 persen dari anggota keluarga pejuang Bangladesh 1971. Kemerdekaan
Hal ini untuk memenuhi tuntutan utama para mahasiswa yang melakukan aksi protes dan demonstrasi yang menimbulkan kekerasan terburuk beberapa tahun lalu yang menewaskan hampir 150 orang.
Situasi masih tegang sampai jam malam diberlakukan di ibu kota Dhaka dan sebagian besar kota besar Bangladesh.
Tak hanya itu, pemerintah juga menutup Internet dan Komunikasi, pasca aksi protes akibat kekerasan pekan lalu.
Namun, situasi keamanan masih belum sepenuhnya terkendali, kata komandan militer Bangladesh yang mengunjungi ibu kota dengan helikopter pada Selasa pagi.
Para pejabat mengatakan jam malam akan dilonggarkan dari pukul tiga menjadi pukul empat pada Senin sore untuk memungkinkan orang membeli barang-barang kebutuhan pokok.
Para pengunjuk rasa ingin pihak berwenang membatalkan keputusan pengadilan tinggi bulan lalu yang menerapkan kembali sistem kuota untuk sekitar 60 persen pekerjaan pemerintah, seperti keluarga mereka yang berperang dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.
Kuota tersebut seharusnya dihapuskan pada tahun 2018 oleh pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang pada Senin malam menerima keputusan dari Mahkamah Agung dan membatalkan sebagian besar kuota.
Izin tersebut diharapkan akan dipublikasikan dalam daftar resmi pemerintah pada hari Selasa, media melaporkan, untuk memenuhi salah satu tuntutan yang diajukan oleh para pengunjuk rasa.
Pada hari Senin, Hasina menyalahkan kekerasan yang terjadi pada lawan-lawan politiknya dan mengatakan jam malam yang diberlakukan pada hari Jumat akan dicabut kapan saja jika situasi membaik.
Para pengunjuk rasa memberi waktu 48 jam kepada pemerintah untuk memenuhi 8 tuntutan, termasuk permintaan maaf publik dari Hasina dan pembukaan kembali kampus universitas yang ditutup ketika kekerasan dimulai.
Pada hari Selasa, Malaysia menjadi negara terbaru yang mengevakuasi warganya dari Bangladesh karena kekerasan tersebut, dan kementerian luar negeri mengatakan pesawat yang akan membawa mereka pulang akan tiba di Kuala Lumpur.
India juga mengatakan setidaknya 4.500 pelajar India telah kembali ke Bangladesh. (Reuters)