Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat kritik dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yaitu Jusuf Kalla (JK). Ia dikritik atas rencana dan kemampuannya mengelola anggaran pendidikan.
Sabtu (9/9/2024) lalu, JK melontarkan beberapa komentar mengenai program yang digagas Nadiem serta kondisi pendidikan saat ini dalam Acara Focus Group Discussion Kebijakan Anggaran Pendidikan di Sheraton Grand Hotel Jakarta Gandaria City, Selatan. Jakarta, tantangannya. )
Bagaimana pendapat JK terhadap kinerja Nadiem dan program-programnya? Mengutip arsip detikEdu, berikut penjelasannya: Mendikbud harus punya pengalaman luas di bidangnya.
Kritik pertama yang dilontarkan JK terhadap Nadiem adalah kompetensinya di bidang pendidikan. JK berpendapat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan haruslah orang yang ahli di bidang tersebut.
Jadi pertama orangnya, apa yang ingin dicapainya, lalu anggarannya, semua statistik pendidikan memimpin pendidikan di Indonesia, begitu menteri tidak paham tentang pendidikan dan malas mengurus pendidikan, semuanya kacau. .” ucap JK.
Ia kemudian mencontohkan menteri pendidikan masa lalu yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Misalnya Ki Hajar Dewantara dan para menteri yang merupakan mantan pimpinan perguruan tinggi.
“Dibalik pendidikan ada orang di balik senjata, COO. Saya selama ini berusaha mencari tahu siapa menteri pendidikan itu. Ki Hajar Dewantara, orang yang luar biasa, bersama Taman Siswa cikal bakal prinsip pendidikan kita, Pak Soemantri (Brodjonegoro), Syarief Thayeb, semua orang-orang hebat di bidang pendidikan, ada Pak Juwono (Sudarsono), semua pakar pendidikan, Pak (Mohammad) Nuh (mantan) Rektor ITS (Baswedan) (mantan) ) Rektor (Universitas) Paramadina, lanjutnya.
JK pun menyinggung Nadiem yang jarang datang ke kantor. Menurut dia, mobilitas Mendikbud harus bisa memastikan pendidikan sampai ke daerah secara langsung.
Dan ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, belum pernah ke daerah, dan jarang ke kantor. Kok bisa seperti itu, ujarnya.
JK juga meminta pemerintahan baru menunjuk menteri pendidikan dan kebudayaan yang memahami pendidikan. Hal ini agar anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik.
“Tolong bantu pemerintahan yang akan datang, pilihlah menteri yang paham betul tentang pendidikan, kalau tidak kalau tidak mau dikasih beberapa triliun nanti rugi kalau tidak paham soal pendidikan,” kata JK.
Menurut JK, Mendikbud yang paham pendidikan bisa mengalokasikan anggarannya dengan tepat. Bukan berarti anggarannya membaik, namun menurutnya Mendikbud perlu belajar lagi bagaimana mengelola anggaran.
“Oleh karena itu, bukan hanya anggaran saja yang harus diperbaiki, tapi masyarakat pelaksana anggaran juga harus ditingkatkan, tidak ada gunanya membicarakan anggaran tanpa masyarakat yang mengelola anggaran dengan baik,” lanjutnya. Konsep Merdeka Belajar tidak berlaku di Republik Indonesia
Terkait Kurikulum Merdeka atau konsep Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, JK menilai penerapannya kurang cocok untuk mahasiswa di Indonesia. Menurutnya, konsep tersebut bisa membuat siswa semakin malas belajar.
“Begini, saya konservatif. Anak itu, kita semua sekolah, kapan kita belajar, kalau mau ujian kan? Kalau tidak ada ujian, kapan kita belajar? Semuanya, perguruan tinggi mandiri.
JK juga mempertanyakan apakah pantas jika semua sekolah diubah ke Kurikulum Merdeka. Ia melihat cara belajar pelajar di Indonesia masih konservatif, sehingga JK berpesan agar mereka tidak sekadar mengikuti sistem pendidikan di luar negeri.
“Dibantah oleh kelompok kiri dan kanan, tidak, saya bilang, kita hanya konservatif. Karena kita menghadapi 70.000 siswa. Bagaimana kita bisa membebaskan 70.000 siswa? Tidak mungkin. Jangan meniru satu sekolah seperti Cikal atau apalah. buat kurikulum mandiri, tiba-tiba ada yang mau di Indonesia – Kurikulum wa Bure Ini hasilnya,” jelasnya lebih lanjut. PBB harusnya tetap eksis seperti India-China
Sejak kepemimpinan Nadiem, Ujian Nasional di tingkat SD, SMP, dan SMA ditiadakan. Sebagai gantinya, siswa kelas 5, 8 SD, dan 11 SMA perwakilan mengikuti Asesmen Nasional (AN).
JK sangat menyayangkan pembatalan PBB tersebut. Menurutnya, tidak tepat jika PBB dibubarkan karena mencontoh Finlandia dan Swedia.
“Kita belajar di sana. Jadi kalau ke DPR studi banding, jangan ke Finlandia, jangan ke Swedia, percuma, hanya mimpi di sana. Ke China, ke Korea, ke Jepang, ke sana.” . India dan apa manfaatnya di sana?
Yang juga ditekankannya adalah pentingnya membandingkan pendidikan dasar dan menengah dengan negara sebenarnya. Jika bersaing dengan Singapura, menurutnya kurang tepat karena jumlah penduduk dan pendapatan masyarakatnya sangat berbeda dengan Indonesia.
“Kalau kita bicara pendidikan, jangan ambil contoh Finlandia, jangan ambil contoh Singapura, mereka punya 50 juta orang, pendapatan seseorang 70.000. Kami memiliki 280 juta orang, pendapatan per kapita. itu 40.500. Itu kan jaraknya jauh, jadi kalau kita bicara pendidikan, teruslah bicara kimia. Kalau mau ngomong fisika, ada laboratoriumnya. mau olah raga, fasilitas olah raganya ada, mau apa saja, di Amerika, Singapura, apalagi Finlandia semuanya ada,” jelas JK.
JK menyarankan, sebaiknya india melirik India atau China. Tentu saja, program dan anggaran pendidikan layak untuk ditiru oleh negara yang jumlah penduduknya sama dengan Indonesia.
“Tapi kita harus belajar dari India, kita bisa belajar dari China, dari Korea. Di India, hampir semua perusahaan besar Amerika punya COO India. Mereka mau Microsoft, mereka mau Twitter (X). Ibu calon presiden AS Kamala Harris orang India, Perdana Menteri Inggris, menteri “India berarti, pendidikan yang bagus,” demikian saran JK dalam memilih Menteri Pendidikan
Selain ahli di bidang pendidikan, JK juga mengatakan, pemilihan seorang menteri bisa dilihat berdasarkan tiga kriteria, yakni orang terbaik, rencana, dan cara mengefektifkan anggaran.
Menurutnya, hal tersebut tidak sama dengan kasus mendirikan perusahaan. Ketiga hal ini penting untuk diperhatikan. (gtp/gtp)