Laporan reporter Tribunnews.com Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan banyaknya kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara dalam beberapa tahun terakhir melalui pembayaran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP).
Selama tahun 2020-2023, nilai kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp 1,940 triliun.
Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat menggelar rapat kerja dengan Komite VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).
“Sejak tahun 2020 hingga 2023, total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara sebesar Rp 1,940 triliun,” kata Erick Thohir.
Rinciannya, pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, kemudian PNBP dan lain-lain sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun, lanjutnya.
Erick menjelaskan, tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat dari tahun 2020 menjadi Rp 247 triliun, tahun 2021 menjadi Rp 278 triliun, tahun 2022 menjadi Rp 410 triliun, dan tahun 2023 menjadi Rp 457 triliun.
Setelah itu, rekor dividen pun terus meningkat. Tercatat secara spesifik pada tahun 2023 sebesar Rp 81 miliar, atau meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp 44 miliar. Kemudian tahun 2021 senilai Rp 30 triliun dan tahun 2022 senilai Rp 40 triliun.
“Kalau kita lihat tentu pajaknya akan terus meningkat karena kinerja perusahaan semakin membaik,” kata Eric.
Untuk PNBP tercatat mengalami penurunan dari Rp86 triliun pada tahun 2020, kemudian Rp87 triliun pada tahun 2021. Dan meningkat menjadi Rp98 triliun pada tahun 2022 dan kemudian menjadi Rp84 triliun pada tahun 2023.
“Dari sisi PNBP sebenarnya sudah terjadi penurunan volatilitas harga pada sumber daya alam yang mengalami koreksi tersendiri, baik itu kelapa sawit, batu bara, dan lainnya,” lanjut Erick.
Erick mengatakan, indikator peningkatan kinerja BUMN juga terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10,402 triliun atau meningkat 7,8 persen secara tahunan dari tahun 2020 yang mencapai Rp8,312 triliun.
Total ekuitas naik menjadi Rp3,444 triliun atau meningkat 12 persen secara tahunan dari tahun 2020 yang mencapai Rp2,475 triliun.
Erick mengatakan pendapatan BUMN pada 2023 mencapai Rp 2,933 miliar dari Rp 1,930 miliar pada 2020, dan laba bersih melonjak Rp 327 miliar dari 2020 atau Rp 13 miliar.
Dengan besarnya kontribusi BUMN tersebut, Erick berharap ada dukungan berupa tambahan anggaran untuk Kementerian BUMN.
Erick mengatakan, pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2025 sebesar Rp 277 miliar terlalu kecil dibandingkan besarnya peran BUMN dalam perekonomian Indonesia.
Erick mengatakan, alokasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan anggaran Kementerian BUMN tahun 2024 yang sebesar Rp 284,36 miliar.
Erick mengatakan Kementerian BUMN juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66 miliar untuk mendukung proyek Kementerian BUMN pada tahun 2025.
Erick mengatakan tambahan alokasi anggaran itu dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap BUMN.
Tak hanya berhasil meningkatkan kinerja BUMN, Erick menilai peningkatan pagu anggaran diperlukan untuk mendorong kontribusi negara.
Erick mengatakan, BUMN punya target besar pada tahun 2025 untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp 90 triliun, dari tahun 2024 sebesar Rp 85 triliun.
“Kalau kita lihat (anggaran 2024 dan 2025) turun dari Rp 284 miliar menjadi Rp 277 miliar, sedangkan dividen imbal hasil pasti naik pesanan. Artinya perbandingannya sangat tidak berimbang,” pungkas Erik.