Laporan Jurnalis Tribunnews.com Reenas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program pangan gratis bergizi yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Besaran yang disepakati pemerintahan kabinet depan Indonesia dengan pemerintahan selanjutnya adalah Rp71 triliun.
Menteri Keuangan Shri Mulyani Indravati memastikan anggaran sebesar itu masuk dalam rancangan APBN atau RAPBN tahun 2025 yang kini telah disepakati bersama DPR.
Pangsa produk domestik bruto (PDB) berkisar antara 2,29 hingga 2,82 persen.
“Kita sudah masuk ke posisi APBN yang disepakati Presiden terpilih yaitu dimulai secara bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun,” tegas Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian. Keuangan. Jakarta, Senin (24/06/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pemanfaatan anggaran Program Pangan Bergizi Gratis atau MBG akan dijabarkan oleh tim Prabowo-Kibran.
Plafon defisit dan rasio utang akan dijamin dalam batas aman UU Keuangan Umum, ujarnya.
“APBN kita dikelola dengan hati-hati dan tetap terjaga stabilitas serta efisiensinya karena merupakan instrumen penting bagi pemerintahan saat ini atau di masa depan, dan komunikasi kita harus berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang sehat,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pangan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini menjadi perhatian Komite Ekonomi kubu Prabowo Subianto usai rapat gabungan antara pemerintah dan gugus tugas koordinasi pemerintah.
“Prinsipnya beliau memahami dan menyetujui hal-hal yang dibicarakan dalam rapat kemarin, termasuk hubungan antara program pokok pangan gratis yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada anggaran RAPBN 2025,” kata Airlangga.
Kondisi makroekonomi juga dibahas dalam pertemuan antara pemerintah dan Komite Ekonomi Presiden.
Kedua belah pihak menyepakati besaran makro yang saat ini sedang dibahas di DPR mengenai RAPBN 2025.
Secara khusus, pemerintah memutuskan bahwa inflasi di Indonesia akan dijaga pada kisaran sasarannya di bawah 3 persen.
Posisi APBN tahun 2024 serta rasio defisit dan utang terhadap PDB masih sangat positif, kata Erlanga.