Di Sukamta, Anggota DPR I dari Fraksi PKS menyoroti dugaan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dibocorkan oleh hacker atau peretas yang viral seperti Bjorka.
Sukamta menilai kebocoran data ini merupakan ancaman serius.
“Ini merupakan ancaman serius tidak hanya terhadap privasi individu tetapi juga keamanan nasional. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa keamanan siber Indonesia masih sangat rentan,” kata Sukhamta dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).
Dalam hal ini, pemerintah, kata Menteri Keuangan Shri Mulyani, telah meminta Direktur Jenderal Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan mengkaji ulang persoalan kebocoran data NPWP.
Meski demikian, Sukhamta menilai pemerintah juga harus melakukan investigasi menyeluruh.
Selain penilaian, pemerintah juga harus melakukan penyelidikan internal untuk menemukan kelemahan sistem datanya, kata Sukhamta.
Ia pun meminta pemerintah memberikan penjelasan detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data ini. Sukamta mengatakan, hal itu bertujuan untuk membuat masyarakat lebih aman terkait informasi data yang bocor.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa data pribadinya dilindungi dengan baik oleh pemerintah dan instansi terkait. Oleh karena itu, perlu penjelasan rinci dari pemerintah. Kalau kebocoran terus terjadi dan tidak ada penjelasan, kepercayaan masyarakat sulit. Pulihkan,” dia menjelaskan
Kemudian, Sukhamta juga menegaskan, peretasan ini bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, kasus ini seharusnya menjadi peringatan keras kepada pemerintah.
“Ini sudah ketiga belas kalinya terjadi, dan ini harus menjadi peringatan keras kepada pemerintah untuk segera meningkatkan keamanan siber agar data setiap warga negara terlindungi,” ujarnya.
Untuk itu, Sukhamta menilai persoalan kebocoran data tidak boleh berhenti pada pendalaman dan pengusutan saja. “Pemerintah harus segera mengambil langkah konkrit untuk memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk pemerintah dan swasta,” tambahnya.
“Perlindungan data harus diprioritaskan sebagai kebijakan sistematis jangka panjang, bukan sekedar reaksi terhadap insiden,” tambah Sukhamta.
Sebelumnya, Bjorka diduga membocorkan data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang beredar di media sosial oleh hacker atau peretas yang viral.
Data yang diduga bocor adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk mengusut. Dia menjanjikan penjelasan terkait hal ini.
“Kami… Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan menganalisis masalah tersebut. Nanti Dirjen Pajak dan tim IT-nya akan memberikan penjelasan,” kata Sri Mulyani kepada DPR. Usai menghadiri rapat gabungan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Selasa (17/9).
Sri Mulyani belum memberikan rincian lebih lanjut. Belum jelas juga apakah angka NPWP 6 juta itu benar atau tidak. Namun informasi awal mengenai hal tersebut sebelumnya disampaikan Teguh Aprianto melalui akun X (dulu Twitter) @secgron.
Teguh, pendiri Ethical Hacker Indonesia, komunitas yang memerangi kejahatan dunia maya, menunjukkan tangkapan layar yang diduga berisi data NPWP. Teguh mengatakan, ada 6 juta data NPWP senilai sekitar Rp 150 juta yang diperjualbelikan.
Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor ponsel, email, dll. NPWP Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Komunikasi dan Informatika Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga bocor dari sampel yang diberikan pelaku kejahatan. ,” cuit Teguh di X. Teguh mengajak detikcom mengutip Tweetnya.
Tweet X mendapat banyak balasan. Satu balasan menyertakan @CCICPolri yang resmi.
“Halo sobat cyber. Terima kasih atas informasinya. Kami akan selidiki lebih lanjut dan selidiki kasus yang dimaksud,” tulis @CCICPolri.