TRIBUNNEWS.COM – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengkritik Fatah dan Hamas karena menulis Deklarasi Beijing untuk memenangkan 14 kelompok perlawanan Palestina.
Deklarasi Beijing ditandatangani pada Selasa (23/7/2024) oleh Kementerian Luar Negeri China dalam pertemuan yang digelar di Beijing pada 21-23 Juli 2024.
Meskipun AS belum meninjau teks Deklarasi Beijing tentang Kesimpulan Perpecahan antara Kelompok Perlawanan Palestina, peran Hamas tidak membantu dalam menjalankan Gaza pascaperang.
“Setelah konflik berakhir, tidak ada ruang bagi Hamas untuk menguasai Jalur Gaza,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, Rabu (24/7/2024).
Matthew Miller mengatakan dia tidak yakin kesepakatan itu akan mengakhiri dampak yang sedang berlangsung terhadap pembicaraan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
“Amerika ingin melihat Otoritas Palestina mendominasi Jalur Gaza dan Tepi Barat setelah perang,” kata Matthew Miller.
Namun, dia tidak menekankan bahwa Hamas ingin menguasai Gaza.
“Tidak, kami tidak mendukung peran Hamas, karena mereka berlumuran darah warga sipil tak berdosa, baik warga Israel maupun Palestina,” kata Matthew Miller, menurut Al Waqi Al Akhbar.
Matthew Miller tidak mengatakan apakah Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken akan membahas Deklarasi Beijing secara terpisah dalam pertemuan mendatang dengan Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.
Kritik tersebut muncul setelah sekutu AS, Israel, mengkritik langkah Fatah yang bekerja sama dengan Hamas untuk menandatangani Deklarasi Beijing untuk memenangkan kelompok perlawanan Palestina.
“Hamas dan Fatah telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok untuk penguasaan bersama atas Gaza setelah perang,” kata Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz, dilansir program X, Selasa (23/7/2024).
“Hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan berakhir dan Abbas akan melihat Gaza dari jauh,” katanya tentang gerakan Fatah, merujuk pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China Wang Yi mengatakan Fatah dan Hamas menandatangani Deklarasi Beijing di Beijing pada Selasa lalu.
Para Menteri Luar Negeri Tiongkok mencatat bahwa poin terpenting dari Deklarasi Beijing adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan sementara rekonsiliasi nasional untuk mengelola Gaza setelah perang, yang diharapkan akan mengarah pada keanggotaan penuh Palestina di PBB.
14 pihak Palestina yang terlibat dalam Deklarasi Beijing adalah: Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fath), Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) Gerakan Jihad Islam Palestina . (PIJ) Partai Rakyat Palestina Perjuangan Menjelang Nasional Palestina Pertemuan Palestina Pembebasan Rakyat Palestina – Persatuan Demokratik Palestina (FIDA) Komando Umum Pembebasan Palestina Sebelum Pembebasan Arab Sebelum Palestina Arab Cikal bakal Perang Pembebasan Rakyat (As-Sa’ ). kekuatan ika). Jumlah korban
Saat Israel melanjutkan agresinya di Jalur Gaza, sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Rabu (24/7/2024), jumlah korban tewas warga Palestina telah melampaui 39.145 orang, serta 90.257 orang luka-luka dan 1.147 orang luka-luka. Anadolu Agency melaporkan bahwa dia dibunuh di Israel.
Sebelumnya, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mulai melakukan pengeboman di Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023) setelah badai Al-Aqsa dilancarkan untuk memprotes pendudukan dan kekerasan Israel di Al-Aqsa sejak tahun 1948.
Setelah Israel menukar 100 sandera Palestina dengan 40 tahanan Palestina pada akhir November 2023, diperkirakan sekitar 120 orang hidup atau mati dan masih disandera Hamas di Jalur Gaza.
Sementara itu, hingga awal Juli 2024, Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa lebih dari 20.000 warga Palestina masih berada di penjara Israel.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lainnya tentang konflik Palestina-Israel