TRIBUNNEWS.COM – Pejabat khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Grace Natalie menanggapi kritikan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat soal mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) nusantara.
Grace mengajak Djarot untuk turun dan melihat langsung proses pembangunan IKN agar Djarot tidak salah informasi mengenai proyek ini.
Djarot sempat mengkritik kebijakan pemindahan ibu kota yang terburu-buru karena tidak memperhitungkan waktu perpindahan dari Jakarta ke IKN.
Ia mencontohkan infrastruktur yang diyakininya tidak akan selesai pada akhir masa jabatan kedua Presiden Jokowi.
Silakan datang sendiri Pak Djarot ke IKN, kata Grace di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
“Kalau hanya dilihat dari kejauhan, kemungkinan besar salah. Bahaya, banyak misinformasi. Hati-hati, bisa dihilangkan,” lanjutnya.
Grace menegaskan, pembangunan IKN dilakukan dengan perhitungan matang, sehingga tidak ada upaya eksekusi sama sekali.
Partai Solidaritas Politik (PSI) Indonesia pun membenarkan persiapan menyambut HUT ke-79 tersebut Perayaan kemerdekaan Indonesia di IKN hampir selesai.
“Untuk memperingati HUT RI, semuanya hampir siap, termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, listrik, dan akses jalan,” kata Grace.
“IKN itu wajah Indonesia. Harus dibuat sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia,” lanjutnya.
Sebelumnya, Djarot menilai proyek IKN merupakan kebijakan yang sangat dipaksakan dan cepat dilaksanakan.
Oleh karena itu, banyak permasalahan seperti air dan listrik tidak tersedia dan banyak infrastruktur yang belum selesai.
“Kalau terlalu memaksakan, akibatnya. Listrik belum masuk, air belum masuk, infrastruktur masih belum siap,” kata Djarot, Selasa (9/7/2024).
Maksudnya, ini salah satu hasil dari kebijakan yang cepat dan cepat. Terutama dalam implementasinya, dalam eksekusinya, lanjutnya.
Terkait hal tersebut, Djarot mengatakan pemerintah tidak boleh percaya diri jika hal itu tidak dilakukan.
Selain itu, dia sejak awal sudah berbicara tentang kesiapannya untuk memindahkan ibu kota.
Jadi ya saran saya betul, jangan dipaksakan, jadi jangan terlalu percaya diri di awal, tadinya kamu bilang sangat siap, tapi ternyata belum, kata Djarot.
Presiden Jokowi seharusnya berkantor di IKN mulai Juli ini.
Namun rencana tersebut tidak terlaksana karena terkendala kendala sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan ruang perkantoran yang belum siap. Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)
Jokowi mengatakan, jika seluruh sarana dan prasarana sudah siap, maka ia akan segera berkantor di IKN.
“Airnya siap atau belum? Listriknya siap? Ruangnya siap atau tidak? Kalau sudah siap, baru bergerak,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip Kompas. com.
“Kami sudah (menerima laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum,” tegasnya.
Jokowi menjelaskan, keputusan Presiden (Keppres) memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN tergantung situasi di lapangan.
Sementara undang-undang presiden tentang pemindahan ibu kota bisa keluar sebelum atau sesudah Oktober 2024, ketika ia sudah mengundurkan diri sebagai presiden.
“Kita lihat situasi di lapangan. Kita tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak ada. Kita bisa lihat perkembangannya di lapangan,” kata Jokowi.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Rizki Sandi) (Kompas.com)