TRIBUNNEWS.COM, – Proses pendirian Ibu Kota Negara Nusantara (ICN) di Kalimantan Timur mungkin akan berdampak besar bagi provinsi lain seperti Sulawesi Barat (Sulbar).
Agung Wikaksono, Wakil Presiden IKN Bidang Pendanaan dan Investasi, mengatakan, seperti pepatah lama, dibutuhkan desa untuk membesarkan anak dan IKN membutuhkan desa untuk mengasuh dan tumbuh.
Termasuk Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai potensi luar biasa.
Pasir, kayu, batu dll dari Sulawesi Barat Majene dan Mamuju. berkontribusi besar terhadap perkembangan IKN dengan mengirimkan
“Tanpa Sulbar tidak akan ada IKN. Kita membutuhkan Sulawesi Barat untuk mendukung terciptanya ekosistem kehidupan, energi, transportasi, pengolahan air dan limbah, infrastruktur dan pangan agar masyarakat kita di IKN dapat terus hidup,” kata Agung usai West Sulawesi Investment Forum 2024 di Balikpapan, Senin. (9/9/2024).
Selain itu, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 semakin memperkuat kontribusi Sulawesi Barat sebagai kota mitra IKN.
Aturan ini mengubah Peraturan Nasional (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Kerja, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.
Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik juga mengatakan, Sulawesi Barat berperan penting dalam menjalin penghubung IKN ketiga kota tersebut.
“INC khususnya Kalimantan Timur membutuhkan Sulawesi Barat yang kaya akan sumber daya alam (SDA), khususnya pangan dan hasil pertanian lainnya,” kata Akmal.
Oleh karena itu, Sulawesi Barat harus bisa memanfaatkan peluang investasi dengan pengembangan IKN di Kalimantan Timur.
Terutama ekonomi hijau, ekonomi biru, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular.
Andi Maulana, Spesialis Permodalan dan Kemitraan, Badan Koordinasi Investasi/Investasi (IBC).
Angka kinerja investasi selama lima tahun terakhir menunjukkan Sulawesi Barat diminati investor baik dalam maupun luar negeri.
Andi mengatakan, “Promosi Penanaman Modal Asing (PMA) bernilai USD 3 juta atau setara Rp 46,1 miliar, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai 2,5 triliun.”
Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Baghtyar Baharuddin menyambut baik terjalinnya kerja sama antara Sulbar, Kaltim dan IKN.
“Kami berharap kerja sama ini dapat dikembangkan dalam berbagai hal, khususnya di bidang pangan, barang pertanian, dan pariwisata,” ujarnya. Dampak lingkungan dari perkembangan TIK
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut pembangunan IKN hanya merugikan lingkungan dan melayani kepentingan kelompok elite.
Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga di Sulawesi Tenggara (Sulteng).
JATAM menjelaskan, material pembangunan IKN sebagian besar didatangkan dari Sulawesi Tengah, seperti tambang galian C.
Berdasarkan data JATAM Sulawesi Tengah, terdapat 34 izin pertambangan di Kota Palu dan 54 izin pertambangan berstatus operasi produksi di Kabupaten Donggala.
Sulawesi Tengah diidentifikasi sebagai pemasok utama bahan baku konstruksi berupa batu, pasir, kerikil dan bahan lainnya yang memberikan kontribusi terbesar bagi pengembangan IKN.
JATAM menganggap pertambangan pada dasarnya bersifat ekstraktif. Risikonya antara lain bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Data yang dirilis Kantor Observatorium Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Palu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, pada Rabu, 1 Mei 2024, tidak boleh diberi tanda.
Pengukuran kualitas udara menunjukkan peningkatan partikel debu halus PM2.5, atau partikel lebih kecil dari 2,5 mikrometer, dengan nilai 69 µg/m3, atau masuk kategori ‘tidak sehat’.
Nilai tersebut diperoleh dari kontrol pada pukul 14,48–14,58 WITA.
Nilai PM2.5 tersebut berada di atas batas normal kesehatan yakni 15 µgram/m3.
PM10 juga mengalami peningkatan materi partikulat dengan nilai 46 µg/m3. Meski harga tersebut masih dalam kategori baik, namun harganya lebih tinggi dibandingkan hari biasa.
Nilai batas PM10 sendiri adalah 40 µg/m3.
Menurut Lore Lindu-Bariri dari SPAG, paparan jangka pendek terhadap PM2.5 di dekat perbatasan dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, bronkitis, dan serangan asma.
Bayi, anak-anak, dan orang dewasa paling rentan terhadap efek ini.
Sementara itu, efek kesehatan jangka pendek dari PM10 dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
Keadaan diperparah dengan keluarnya debu vulkanik akibat letusan Gunung Raung di Sulawesi Utara. Kota yang cerdas
Kantor Ibu Kota Kepulauan (OIKN) memberi wewenang kepada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) ibu kota nusantara Kalimantan Timur, dan/atau persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. negara
Organisasi IKN, pemerintah daerah, dalam proses pelaksanaan IKN menerapkan konsep smart manajemen yang mencakup otomasi proses.
Konsep “smart governance” merupakan suatu sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, mudah diakses, dan inklusif terhadap partisipasi masyarakat. Pembangunan IKN mempromosikan total enam sektor Kota Cerdas, termasuk tata kelola yang cerdas, transportasi dan mobilitas yang cerdas, kehidupan yang cerdas, sumber daya alam dan energi yang cerdas, industri dan sumber daya manusia yang cerdas, serta lingkungan dan infrastruktur yang dibangun secara cerdas.
Kami berharap IKN menjadi smart city yang bisa menjadi model bagi kota-kota lain.
Pak Presiden mengingatkan, IKN adalah etalase bangsa, IKN adalah simbol lompatan peradaban, IKN adalah ujian bagi Indonesia untuk dijadikan indikator kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” kata Kraxmal. Jokowi berkantor di IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membuka kantor di IKN pada akhir masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Jokowi akan menjabat pada 10 September hingga 19 Oktober 2024.
Rencananya beliau akan tetap menjabat pada 19 Oktober, kemungkinan besar pada 10 September hingga 19 Oktober, dengan berbagai pertemuan dan kegiatan lain di sela-selanya, termasuk perjalanan dinas IKN ke kota lain, kata Heru. Jumat (06-09-2024).
Jika dilakukan dengan benar, maka masa jabatan Jokowi di IKN akan menjadi salah satu masa jabatannya yang terlama. Jokowi akan menjabat di IKN selama kurang lebih 40 hari.
“Ya, itu berarti 40 hari hingga 19 Oktober.”
Menurut Heru, selanjutnya Jokowi akan bekerja di IKN. Diantaranya, rapat pengurus biasanya dilakukan di Istana Jakarta, kemudian di IKN.
“Iya, dia ada saat mengundang pihak-pihak terkait dalam pertemuan tersebut,” ujarnya.