Laporan jurnalis Tribunnews.com, Chirul Imam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan laporan kinerja DPR tahun lalu.
Hal itu diungkapkannya dalam rangka peringatan 79 tahun berdirinya Republik Demokratik Kongo, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Sebagai informasi, topik Laporan Kinerja DPR RI kali ini adalah “DPR Perkuat Persatuan dan Kerja Sama Menuju Indonesia Sejahtera”.
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum kinerja DPR RI periode sidang satu tahun 2023-2024.
Laporan ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa DPRK dalam seluruh pelaksanaan fungsi konstitusionalnya selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, mengutamakan persatuan nasional, kolaborasi, kerja sama, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, kata Puan.
Buan menjelaskan, pada tahun sidang 2023-2024, Kongres Rakyat menaruh perhatian besar terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilu periode 2024.
Serta berbagai permasalahan besar lainnya yang dihadapi negara, seperti kondisi akibat dampak konflik geopolitik antar negara, gejolak ekonomi global, krisis pangan global, krisis energi global, dan perubahan iklim yang ekstrem.
“Permasalahan tersebut berdampak pada perekonomian nasional yang antara lain ditandai dengan tingginya harga pangan dan bahan bakar serta lemahnya nilai tukar rupiah,” imbuhnya.
Puan mengatakan, melalui seluruh organ dewan Republik Demokratik Rakyat Korea, berbagai urusan yang berkaitan dengan urusan rakyat ditangani melalui fungsi konstitusionalnya.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sebaiknya seluruh kerja Kongo dituangkan dalam bentuk laporan kinerja siklus 2023-2024 sebagai laporan kepada masyarakat.
“Fungsi legislasi Republik Demokratik Rakyat Korea diarahkan untuk membuat undang-undang yang dapat memberikan sarana bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya, memberikan sarana percepatan pembangunan nasional, dan memenuhi kebutuhan hukum nasional,” kata Puan.
Buan juga menjelaskan, pada masa sidang 2023-2024, Kongres Rakyat bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 63 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU), termasuk 6 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas, dan 57 RUU kumulatif terbuka.
Enam undang-undang yang muncul dari daftar Prolegnas adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Daerah Khusus Jakarta.
Kemudian Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang tentang Pengasuhan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan, dan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Alam. sumber daya hayati dan sistem lingkungannya.
Buan mengatakan Kongres Rakyat bersama pemerintah akan terus membahas 16 RUU yang saat ini sedang dalam pembahasan tingkat pertama pada sidang berikutnya tahun depan.
“RDK dan pemerintah dalam menyusun undang-undang harus berpegang pada konstitusi, peraturan hukum, dan persyaratan formal yang ditetapkan undang-undang, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Puan mengatakan RDK menggunakan hak anggaran untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2024 dapat mendukung misi penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang, penyelenggaraan pemilu, dan perlindungan. sosial. , dll.
“Serta mengamankan kebijakan fiskal tahun anggaran APBN 2025 untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru yang akan datang,” kata Buan.
Dalam penetapan APBN tahun 2024, RDK disebut terus memastikan pelaksanaan belanja berkualitas tinggi melalui sejumlah kebijakan untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Antara lain mendorong belanja yang lebih baik, subsidi yang tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial, serta meningkatkan pemerataan pembangunan, kata Puan.
DPR RI bersama pemerintah terus memantau dan mengevaluasi perkembangan dan gangguan perekonomian global, sehingga dapat melaksanakan berbagai proses mitigasi risiko keuangan, ujarnya.
Pada masa sidang 2023-2024, Buan menjelaskan fungsi pengawasan DPR diarahkan pada persiapan pemilu 2024, persiapan musim haji 2024, penanganan kelangkaan dan mahalnya harga bahan pokok, serta penanganan kasus. kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pengawasan DPR juga difokuskan untuk menangani percepatan penurunan stunting, menangani munculnya pinjaman online ilegal dan perjudian online, masalah peretasan pusat data nasional dan keamanan siber nasional, masalah mafia tanah, serta tekanan ekonomi global terhadap sektor keuangan. . dan kebijakan fiskal. kondisi.
Republik Indonesia Internasional juga memberikan pertimbangan atau persetujuan kepada pimpinan lembaga negara, calon duta besar negara, keanggotaan badan dan organisasi, kantor akuntan publik (KAP), serta pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi).
Selain itu, pada tahun sidang 2023-2024, DRC menunjuk mitra kerja baru AKD DPR RI, yakni Badan Ibu Kota Kepulauan menjadi mitra kerja Komite Kedua dan Badan Karantina Nasional menjadi mitra kerja Komite Kedua. AKD DPR RI. Komite Keempat.
“Pada tahun sidang 2023-2024, Republik Demokratik Kongo akan ikut mengawal pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat memenuhi amanat konstitusi yaitu pemilu yang langsung, universal, bebas, rahasia, adil, dan tidak memihak,” Buan dikatakan.
DPR RI juga aktif melaksanakan diplomasi parlemen, turut serta membangun tatanan dunia yang lebih baik, manusiawi, dan berkeadilan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, tutupnya.