TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Tejianto angkat bicara soal situasi perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Malaysia.
Hadi menyoroti dua permasalahan di wilayah perbatasan, khususnya dengan Malaysia.
Pertama, dia menekankan akses terhadap WNI di Kecamatan Kerian, Kabupaten Nonukan, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia.
Ia menceritakan pengalamannya mengunjungi Karayan saat menjabat Panglima TNI, saat itu didampingi Tito Karnavian selaku Kapolri dan Jenderal TNI Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Hal itu disampaikannya pada Kamis (6/6/2024) saat membuka Rapat Koordinasi dan Pembangunan Pengelolaan Perbatasan dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 di Jakarta.
Soalnya hampir semua kebutuhan logistik datang dari Malaysia. Belanja di Malaysia pun lebih mudah dibandingkan di Indonesia. Termasuk plat nomor, kami juga menggunakan plat nomor Malaysia, ujarnya.
Akhirnya kami putuskan terbang dari Trakan ke Krayan dengan dukungan logistik. Di sana kami bom dengan produksi Indonesia, lanjutnya.
Persoalan kedua, menurutnya, persoalan perbatasan Pulau Saatik yang kini sudah disepakati antara Indonesia dan Malaysia.
Dijelaskan Hadi, di kawasan ini terdapat sebuah perkampungan yang masyarakatnya terbagi menjadi dua, satu warga Indonesia dan satu lagi warga Malaysia.
Maksud dari perjanjian tersebut, menurut dia, separuh wilayah akan diambil alih oleh Malaysia.
“Selama kami menerima kompensasi, maka luas sekitar 127 dunam yang ditanami kelapa sawit akan diserahkan kepada Indonesia,” ujarnya.
“Masalahnya kami ingin kompensasi/kompensasi keuntungan, totalnya sekitar Rp50 miliar untuk warga yang harus kami serahkan ke Malaysia. Namun, kita telah diberikan 127 lahan ini dengan potensi yang luar biasa,” lanjutnya.
Untuk itu, A.T.R Kantor BPB membantu perbaikan 127 dunam kebun sawit.
Ia pun menyatakan akan berkoordinasi dengan bupati setempat.
“Mungkin nanti saya koordinasi dengan Bupati. Kita akan buat HPL dan serahkan ke Bupati untuk dikelola sehingga kita bisa mendapat keuntungan untuk membantu masyarakat dengan pembayaran sekitar 50 miliar euro,” ujarnya.
Dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa tujuan utama sebuah kota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Salah satunya, menurutnya, melalui upaya peningkatan kegiatan perekonomian yang di dalamnya diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
Dijelaskannya, ada dua komponen fisik dasar dalam membangun kekuatan suatu bangsa, yaitu faktor ekonomi dan pertahanan.
Artinya, lanjutnya, jika suatu negara tidak memiliki perekonomian dan pertahanan yang kuat maka negara tersebut akan melemah.
Kedua elemen tersebut, menurutnya, sangat penting untuk diperhatikan di wilayah perbatasan, baik di darat, laut, maupun udara.
Sesuai Nawasita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada awal kepemimpinannya pada tahun 2014, yaitu membangun dari pinggiran, dimana negara berada, mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap halaman belakang Indonesia menjadi sebuah portal. bangga,” katanya.
Oleh karena itu, kawasan perbatasan merupakan wujud kedaulatan negara yang mempunyai nilai sangat strategis dalam menjaga kehormatan, harkat dan martabat, keutuhan wilayah, dan kedaulatan negara, lanjutnya.
Menurutnya, secara geografis Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara dan perbatasan laut dengan 10 negara.
Selain itu, lanjutnya, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar (SSI).
“Dapat kita bayangkan betapa kompleksnya permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan maupun permasalahan keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
“Dari landasan tersebut diharapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan mampu merumuskan dan menghasilkan kebijakan strategis rencana pembangunan perbatasan. Ini merupakan tugas yang berat, oleh karena itu perlu dukungan dan kerja sama yang erat dari seluruh putra mahkota. dan walikota perbatasan dan semua pemain lainnya.” Dia melanjutkan
Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan strategi ke depan yang akan dilaksanakan sebagai rencana pembangunan pada tahun 2025 hingga 2029.
Hal itu, lanjutnya, tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana induk pengelolaan perbatasan negara dan kawasan perbatasan secara terpadu.
Koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan, menurutnya, banyak memberikan perhatian pada pelaksanaan rencana pembangunan perbatasan.
Selain itu, menurutnya, dirinya bersama para menteri koordinator lainnya selaku direktur akan terus memantau pelaksanaan pembangunan yang dilakukan kementerian/lembaga agar sasaran dan sasaran pembangunan dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Ia mengaku optimistis rencana pembangunan yang akan dilakukan akan dilaksanakan secara berbeda.
Termasuk menjaga eksistensi keutuhan wilayah dan memperkuat kedaulatan NKRI.
Kedua, terwujudnya pemerataan pembangunan nasional yang bersifat terfokus di Indonesia yang dapat dirasakan di wilayah terpencil perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Ketiga, memperkuat rasa bangga dan cinta masyarakat perbatasan sebagai warga negara Indonesia.
Oleh karena itu, sebagai Ketua BNPP, ia pun bergerak ke empat arah.
Pertama, disampaikannya kementerian/lembaga yang tergabung dalam Badan Nasional Pengelola Perbatasan harus memenuhi komitmennya dan melaksanakan rencana pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai dengan RPJMN yang ditetapkan tahun 2020 – 2024.
Kedua, lanjutnya, dalam konteks perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025-2029, perlu dilakukan analisa terhadap maksud dan tujuan pembangunan perbatasan yang belum tercapai agar keberlanjutannya dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan ke depan.
Dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, ia berharap kebutuhan riil perbatasan dianalisa secara kritis sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat terlaksana.
Ketiga, kata dia, dalam rangka melaksanakan visi dan misi Presiden terpilih dan Wakil Presiden, seluruh kementerian/lembaga yang tergabung dalam Badan Nasional Pengelola Perbatasan tegas menjaga komitmen dan menguraikan rencana pembangunan perbatasan di wilayahnya. bekerja. rencana.
Keempat, keamanan merupakan katalis pelaksanaan pembangunan, sehingga seluruh pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun daerah harus mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang melintasi perbatasan, kata Hadi.