Wartawan Tribunnews Taufik Ismail melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kisruh pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara kekeluargaan.
Menurut Jokowi, Kadin adalah organisasi bisnis, bukan organisasi politik.
“Dan ini bukan organisasi politik. Ini organisasi wirausaha. Makanya saya minta diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Jokowi meminta permasalahan Kadin diselesaikan secara internal. Jangan biarkan masalah ini menimpa Anda.
“Di dalam, Kadin. Jangan lempar bola panas ke saya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Jenderal Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Munas melantik Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Senin (16/9/2024).
“Pada Minggu, 15 September 2024, Sekretariat Negara menerima surat dari Pak Arsjad Rashid,” kata Ari.
Ari tak merinci isi surat tersebut, apakah meminta waktu bertemu presiden atau meminta pemerintah membatalkan munas. Ari hanya menjelaskan, surat tersebut saat ini masih berada di Sekretariat Negara dan belum diserahkan kepada Presiden.
“Suratnya akan segera diproses lebih lanjut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional Kadin di Hotel St. Regis, Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden- memilih Prabowo Subianto. . Menurut Arsjad Munaslub, penunjukan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin adalah tindakan ilegal.
“Kejadian Munaslub ilegal ini akan kami laporkan,” kata Arsjad di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).
Selain itu, Arsjad akan menanyakan status Perpres Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Perundang-undangan Kamar Dagang dan Industri. Sebagai Ketua Kadin, ia berpedoman pada Keputusan Presiden.
“Kita harus berdiri dalam konteks hukum Kadin Indonesia,” ujarnya.
Arsjad meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan kisruh organisasinya setelah Munas mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Menurut Arsjad, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.
Oleh karena itu kami meminta pemerintah turun tangan dan membantu menyelesaikannya. Karena kami bagian dari mitra strategis pemerintah, dan bagian pengawasannya ada di undang-undang, kata Arsjad.
Terkait kehadiran Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dalam acara sarasehan dan kubu Anindya Kadin, Arsjad tak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan Kadin merupakan lembaga independen.
“Karena ini bukan akta notaris yang akan diterapkan. Saya katakan Kadin Indonesia itu seperti lembaga negara yang mandiri karena dibentuk dengan undang-undang dan ada keputusan presiden,” ujarnya.
Arsjad yakin pemerintah akan bersikap netral dalam kisruh pimpinan Kadin. Arsjad mengatakan, hal itu diatur sesuai aturan yang berlaku saat ini. Termasuk hubungan pemerintah dengan Kadin.
“Saya kembalikan saja ke undang-undang bahwa hanya dalam konteks pemerintahan Kadin adalah pemerintah dalam rangka mengawasi Kadin,” ujarnya.
Diketahui, di tengah kisruh kepemimpinan Kadin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menghadiri pertemuan dengan pengurus Kadin, demikian isi Konferensi Nasional di Menara Kadin Jakarta.
Ia bahkan mengucapkan selamat kepada Anindya Bakrie yang terpilih menjadi Ketua Umum Kadin.
“Yang saya hormati Ketua Jenderal Kadin, saya ucapkan selamat kepada Mas Anin atas amanah barunya,” tutupnya.
Sebelumnya, Kadin mengalami kisruh saat Munas digelar di St. Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2024. Munas yang digelar mendadak memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Munas tersebut ditolak oleh Arsjad Rasid yang merupakan presiden utama periode 2021-2026. Ia menilai Munaslub tidak sah dan melanggar AD/ART. Arsjad mengatakan akan mendalami apakah akan mengajukan gugatan atau tidak terkait adanya munas tersebut.