TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengusulkan agar Proyek Strategis Nasional (NSP) dikelola oleh negara melalui suatu lembaga yang berwenang.
“Kalau dikelola negara, masyarakat tidak serta merta diusir, tapi ditarik ke dalam pengelolaan PSN melalui simbiosis mutualisme,” kata Jumhur kepada wartawan dalam dialog publik “Proyek Strategis Nasional dan Legalisasi Penangkapan”. tanah rakyat”. . , Serpong, Tangerang, Banten, pada Kamis (12/9/2024) sore.
Menurut Jumhur, sebagai proyek strategis, seharusnya PSN dikelola oleh negara, bukan swasta, sehingga fokusnya tidak hanya pada keuntungan, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat melalui aset yang dimilikinya.
Dengan demikian, lanjut Jumhur, PSN bisa berjalan, namun dengan keberagaman sehingga masyarakat bisa hidup, petani tidak kehilangan tanahnya dan negara tidak dirugikan. Penjarahan tanah rakyat
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Saeed Didu menjelaskan PSN menjadi kedok upaya segelintir investor dukungan pemerintah yang merampas tanah rakyat dengan harga murah.
“Atas nama PSN, didukung Omnibus Act, mereka mengintimidasi masyarakat agar segera menyerahkan tanahnya,” kata Didu.
Ia menilai langkah tersebut terlalu sistematis sehingga tidak memberikan pilihan yang adil kepada masyarakat.
Said Didu kaget dengan bungkamnya para pengurus partai dan calon pimpinan daerah atas kejadian tersebut.
Selain ketakutan tersebut, dia memperkirakan, ia juga akan mendapat patronase dari investor.
Dewey Karthika, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Konsorsium Reforma Agraria (KPA), mengatakan, sejak tahun 2016, sebanyak 134 kasus perampasan tanah telah teridentifikasi melalui upaya sistematis yang fokus pada legalisasi.
“PSN adalah perampokan sistematis atas tanah rakyat yang disamarkan dengan alasan yang sah, dan masyarakat tidak berdaya menghadapi alasan sah yang dibuat-buat,” jelasnya.
Oleh karena itu, sejumlah tokoh yang mengikuti Dialog Publik yang diselenggarakan KSPSI bekerja sama dengan Sekretariat Nasional KPA dan AGRA menghimbau masyarakat untuk melakukan perlawanan guna mempertahankan tanahnya.
Refly Harun, Rudy HB termasuk di antara mereka yang turut serta dalam dialog publik tersebut. Damam, Irjen Polisi. membasahi. Napoleon Bonaparte, Dr. Anton Permana, aktivis buruh dan perwakilan BEM ITB, BEM Uhamka dan BEM Untirta (Serang).