TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Erlanga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketum Golkar.
Airlanga mengundurkan diri melalui rekaman video.
“Mengucapkan Bismillahirahmanirahim dan bertakwa atas hidayah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya mengumumkan pengunduran diri saya sebagai Ketua Umum DPP Golkar Paksha. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tadi malam yakni Sabtu, 10 Agustus 2024,” kata Airlanga.
Presiden Jokowi dan Tangan Tak Terlihat Terkait dengan Mundurnya Airlanga Hartarto. Kontak Jokowi
Sehari sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Airlanga bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Mengenakan batik lengan panjang, Airlangas tiba di Istana pada pukul 14.07 WIB. Ia melewati halaman belakang Gedung Negara dan memberikan jawaban singkat atas pertanyaan wartawan.
Pertemuan Airlanga dan Presiden berlangsung hampir dua jam. Airlanga meninggalkan istana sekitar pukul 15.49 WIB
Airlanga membawa map berwarna hitam.
Saat ditanya agenda pertemuan dengan Presiden, dia tersenyum sambil mengambil map tersebut.
Jokowi tidak memberikan jawaban jelas atas pertanyaan mengenai kunjungan tersebut, lapor Kompas.com.
Meski demikian, Airlanga menyebut perkembangan perekonomian terkini dibahas dalam pertemuan ini.
“Pertama, pembaruan keuangan,” katanya.
Ujang Komaruddin, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, memperkirakan kursi kepemimpinan Golkar kemungkinan akan diisi oleh salah satu dari dua orang.
Presiden Jokowi atau putranya yang merupakan Wakil Presiden terpilih, Jibran Rakabuming Raaka.
“Kalau Airlanga mundur, bukan Jokowi tapi (penggantinya), ya Jibra, arahnya ke sana,” kata Ujang saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).
Jadi, saya melihat Airlanga tidak mungkin mundur kalau tidak ada tekanan, tambahnya.
Selain itu, ia juga mencermati berbagai cara dilakukan untuk membujuk Erlanga mundur dari jabatannya guna memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Jokowi atau Gibran.
Airlanga mungkin mendapat tekanan untuk mundur dan memberi ruang bagi Gibran atau Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar, meski harus melanggar aturan, ujarnya.
Nama Presiden Jokowi dicalonkan menjadi presiden di bawah Golkar.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hijam, lah yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketum Partai Golkar setelah Erlanga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya.
Saat dihubungi, Senin (12/8/2024), Ridwan mengatakan: “Iya, saya sangat mendorong Pak Jokowi untuk memimpin Partai Golkar.”
Ridvan mengatakan, Presiden Jokowi merupakan sosok yang melaksanakan ajaran Partai Golkar.
“Pak Jokowi tidak hanya secara lisan mengatakan dirinya menjalankan doktrin Partai Golkar, tapi sebenarnya Jokowi menerapkan doktrin Partai Golkar,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengklaim Jokowi selalu menjadi kader Golkar di dunia usaha.
Ridwan menjelaskan, sejak Golkar berdiri, ABRI terpecah menjadi tiga faksi: birokrat dan geng.
Menurut dia, para petani, nelayan, pekerja dan perwakilan berbagai kelompok lainnya.
“Nah, sejak tahun 1997 Pak Jokowi menjadi pengusaha, artinya Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya,” kata Ridwan.
Ridwan mengatakan, Jokowi secara resmi bukan bagian dari pimpinan Golkar, melainkan bagian dari suatu kelompok.
Ia mengaku tidak bertemu langsung dengan Jokowi.
Namun dukungan terhadap Jokowi menjadi Presiden Golkar merupakan aspirasi masyarakat.
“Bagi yang tidak setuju, ada yang terjadi, bukankah itu yang disebut politik, oke, oke,” kata Ridwan. tangan tak kasat mata
Koordinator TPDI Petrus Celestinus pun mengomentari mundurnya Eirlanga Hartarto dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
Menurut Petrus, sebagai partai politik yang besar, kuat, dan modern, Partai Golkar tidak bisa menjadi instrumen permainan kekuasaan praktis dengan pihak asing, bahkan oleh Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, meski Airlanga Hartarto telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar dan membacanya pada 10/8/2024, namun pengurus DPP Partai Golkar berhak ‘menerima atau menolak’ surat pengunduran diri tersebut, ”ujarnya. Petrus, Senin (12/8/2024).
Petrus dari PDP Golkar mengatakan, manuver tersebut harus dilakukan untuk mencegah dan meredam segala manuver politik yang mengatasnamakan campur tangan urusan internal Partai Golkar demi penegakan hukum, apalagi urusan hukum. Politisasi
“Oleh karena itu, permintaan Airlanga Hartarto untuk mundur sebagai Ketum Golkar harus dihadang dan ditolak karena ada tanda-tanda yang tidak biasa dari adanya tangan tak kasat mata (invisible hand) yang sedang berperan. Airlanga Hartarto bersalah, biarlah diproses sesuai mekanisme hukum dalam negeri. Pengadilan partai, “Badan penegak hukum” Dasar penegasan kekuasaan atas nama adalah untuk mengontrol partai politik, “katanya.
Koordinator Gerakan Advokasi Kepulauan ini mengatakan, DPP Golkar harus mengimbangi pergantian Ketua Umum Golkar dengan sistem AD dan ART, apalagi seiring berakhirnya masa jabatan DPP Airlanga Hartato pada Musyawarah Nasional Golkar pada Desember mendatang. pada tahun 2024
Jika Golkar terpaksa mengadakan munas, jika didorong oleh kepentingan pihak ketiga, maka Partai Golkar akan berada dalam bahaya atau terdesak.
Oleh karena itu, melalui Munas perlu dilakukan langkah-langkah defensif, dan hal ini akan merugikan Partai Golkar dan pemerintahan ke depan, ujarnya.