Anees Baswedan belum bisa mengumumkan PDI Peryuangan (PDIP) sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 pada Senin (26/08). Mengapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan siapa calon gubernur Jakarta yang diusung partainya?
Partai berlogo kepala banteng itu, Senin (26/8), mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di beberapa daerah. Namun nama Ani Baswedan atau Provinsi DKI Jakarta tak disebutkan hingga usai acara pembacaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dukungan partai tersebut.
Ditemui usai pidato Megawati, Juru Bicara DPP PDIP Seno Bagascoro mengaku memang ada beberapa daerah yang tidak diberitahu, termasuk Gubernur Jakarta. Seno juga mengakui Jakarta merupakan “kasus khusus” bagi PDIP, mengingat kadernya dianggap sebagai calon.
Tentu saja, proses pengambilan keputusan mungkin tidak semudah di wilayah lain. Selain itu, Jakarta adalah pusat gravitasi politik dan tidak dapat dipungkiri bahwa kita memerlukan waktu untuk mengambil keputusan, kata Seno kepada jurnalis Amahl Azwar, dilansir BBC News Indonesia, Senin (26/08).
Pencalonan calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai pekan ini – tepatnya Selasa (27/8) dan berakhir Kamis (29/8).
Beberapa calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP yang mulai disebut-sebut antara lain Anies Baswedan dan kader PDIP Basuki Tjahaja Purnama. Jabatan Wakil Jenderal adalah Rano Karno.
Nama Anies makin disebut-sebut setelah ia bertemu dengan pimpinan DPD PDIP Jakarta. Pertemuan ini dimaknai sejumlah kalangan sebagai peluang Annies untuk dicalonkan menjadi PDIP.
Kalangan PDIP mengakui peluang Anies bergantung pada keputusan Dirjen PDI Perjuangan Megawati Soekarniputri. Anies Baswedan pun mengetahui hal tersebut.
“Saya ikuti prosesnya. Kita tunggu saja teman-teman dari PDIP yang menyerahkan ke saya dan kita semua menunggu instruksi dari Ketua Umum [Megavati Soekarnoputri],” ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/08). ).
Belakangan nama Pramono Anun terpampang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dukungan PDIP, karena nama Anies tak diumumkan oleh Dirjen PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (26/08).
Ketua DPP PDIP Jarot Saiful Hidayat membenarkan partainya memang menerima tawaran pencalonan mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung dan mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.
Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisa Putri Budiatri memperkirakan peluang PDIP mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta masih 50:50.
Sementara itu, Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mengatakan PDIP jelas tidak ingin dikendalikan oleh siapapun, sehingga wajar jika tarik-menarik antara partai tersebut dengan Anies Baswedan masih terus terjadi.
Secara terpisah, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin, mengatakan PDIP harus terus mengusung kadernya pada pilkada di Jakarta, apalagi pasca putusan MK yang tengah dilirik masyarakat. “Mau gabung PDI Perjuangan atau sekedar ingin membantu?”
Diberitakan sebelumnya, PDI Peryuangan (PDIP) pada Senin (26/08) sore mengumumkan siapa yang akan menjadi calon kepala daerah dan wakil wakil daerah beberapa provinsi pada pemilihan umum daerah (Pilkada) 2024.
Sekjen PDIP Hasto Christianto mengumumkan nama-nama bakal calon pimpinan daerah di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Menteng, Jakarta Pusat.
Beberapa di antaranya yang disebutkan adalah politikus Golkar Airin Rachmi Diany pada Pilgub Banten. Airin akan didampingi Ketua DPP PDIP Banten Ade Sumardi sebagai calon wakil gubernur.
Soal Pilgub Jateng, PDIP mencalonkan mantan Panglima TNI Andika Perkas. Sedangkan calon wakilnya belum diumumkan.
Total, PDIP mengumumkan nama 60 pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Hingga akhir pembacaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak disebutkan nama Ani Baswedan atau Provinsi DKI Jakarta.
“Mau gabung PDI Perjuangan atau cuma mau gabung saja? Saya tidak mau lagi,” kata Megawati dalam sambutannya usai Sekjen PDIP Hasto membacakan pengumuman calon kepala daerah.
Megawati juga menyebut nama calon Gubernur Banten dukungan PDIP, Airin Rahmi Diani, yang berasal dari Partai Golkar.
“Saya tanya ke Mbak Airin. Ya pasti merah hitam,” ujarnya disambut tepuk tangan dan gelak tawa penonton.
Megawati pun menyebut nama Ahok yang turut hadir. Hal itu diungkapkannya usai mengomentari partai-partai yang disebut Megawati ingin melanggengkan kekuasaannya.
Ditemui usai pidato Megawati, Juru Bicara DPP PDIP Seno Bagascoro mengaku memang ada beberapa daerah yang tidak diberitahu, termasuk Gubernur Jakarta.
“Tentunya sebelum batas waktu 29 Agustus [Kamis ini], semuanya akan kami umumkan,” ujarnya kepada jurnalis Amahl Azwar, dilansir BBC News Indonesia, Senin (26/08).
Diakui Seno, ada kader PDIP yang memilih Anyesa, seperti Masinton Pasaribu yang menyatakan dukungannya melalui Platform X dan menyebutnya sebagai “usaha”.
Meski begitu, Seno menegaskan kepercayaan pencalonan partai berlogo banteng hitam itu tetap berada di tangan Ketua Umum PDIP Jenderal Megawati. “Kami telah dikhianati berkali-kali”
Sebelumnya, Anyi mengaku menunggu kepastian terkait rencana pertemuan dengan Megawati.
Saat ditanya kemungkinan bergabung menjadi anggota atau kader PDIP, Anyi tak menjawab terang-terangan.
Intinya nanti kita lihat saja perjalanannya, kata Anis di Jakarta, Minggu (25/08).
Ia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu nilai-nilai yang dianut PDI Perjuangan, khususnya gagasan Sukarno.
“Sekarang saya pelajari dulu, pelajari dulu dan simpanan yang bisa saya pahami dengan baik dan diskusikan dengan baik,” kata Anis.
Juru Bicara DPP PDIP Arjo Seno Bagascoro tak menampik, partainya butuh waktu untuk memutuskan pencalonan Anja sebagai gubernur DKI Jakarta karena pengambilan keputusan “tidak semudah di beberapa daerah lain”.
Syarat Presiden Jenderal Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat menjelang Pilkada 2024, Seno mengatakan, “hormati konstitusi, hormati ideologi Pancasila, hormati platform partai.”
“Di Jakarta ini kasus yang istimewa karena banyak staf internal kita yang juga top mind, sehingga pengambilan keputusan tidak semudah di beberapa daerah lain. Selain itu, Jakarta adalah pusat Kejujuran dalam berpolitik dan ini tidak bisa dipungkiri, sehingga perlu waktu untuk mengambil keputusan,” Senin (26/08) jelas Seno.
Seno tak menampik, pengalaman masa lalu membuat PDIP berhati-hati dalam mengambil keputusan pencalonan.
“Dalam sejarah politik PDI Peryuangan, kita sudah berkali-kali ‘dikhianati’. ‘dikhianati’ bukan secara partai atau unsur individu, tapi dari segi komitmen, dari segi janji,” tegasnya.
Dalam komunikasi terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah membenarkan, kepastian pencalonan Anies Bawesdan untuk Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Terkait calon gubernur DKI Jakarta, keputusannya masih dalam pertimbangan Ibu Megawati Soekarnoputri, kata Ahmad Basarah kepada wartawan, Minggu (25/08).
Dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (25/08), politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku nama Anies Baswedan masuk dalam “daftar pendek”.
Dia mengatakan, peluang Anyi untuk menjadi calon gubernur “cukup tinggi” sehingga tinggal menunggu prosesnya matang.
Sebelumnya, Anyi menemui pengurus DPD PDI Perjuangan di kantornya pada Sabtu (24/08) sore.
Usai pertemuan, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya menyebut pertemuan tersebut merupakan langkah awal dukungan PDIP terhadap Annies. Meski keputusan akhir tetap di Ditjen, kata Ady.
Juru Bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian mengatakan, kesepahaman serta visi dan misi pembangunan Jakarta dibahas dalam pertemuan tersebut.
Namun, belum ada keputusan mengenai pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, meski ada klaim bahwa “sudah ada gambaran positif”.
Gambaran positifnya, ada kecocokan antara PDIP dan Anies Baswedan dari segi ideologi partai, sehingga kita tinggal menunggu kelanjutan proses internal PDIP, lanjut Angga saat ditemui BBC News Indonesia, Minggu (25/08). Apa makna dari keputusan MK dan PKPU dalam pilkada baru-baru ini?
Dalam pidatonya yang berdurasi lebih dari satu jam, Ketua Umum PDIP Megavati Soekarnoputri menyinggung soal protes masyarakat saat Dewan Perwakilan Rakyat (TAP) mencoba membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan Kulit Abu-Abu Tahun 2024, termasuk ambang batas perolehan suara. dan batasan usia bagi calon.
Alhamdulillah MK, hakimnya ternyata masih punya hati nurani dan keberanian, kata Megawati.
“Saya ribuan kali berterima kasih kepada hakim Mahkamah Konstitusi, mereka masih punya hati nurani.”
Putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (22/08) memang menguntungkan PDIP. Misalnya, dalam konteks Pilgub Jakarta, PDIP kini bisa mengajukan calonnya sendiri dan tidak perlu berkoalisi dengan partai lain.
Di sisi lain, peluang Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta terbuka setelah Komisi Pemilihan Umum (GEC) memastikan akan mengubah aturannya.
Aturan tersebut berlaku untuk ambang batas parlemen dan persyaratan usia minimum bagi pemimpin daerah, yang ditetapkan oleh Knesset.
Sejumlah pengamat politik menilai keputusan KPU ini akan mengubah peta calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Khusus untuk Jakarta, para pakar menilai Anies Baswedan akan menjadi pesaing baru yang diusung PDI Perjuangan dan partai non-parlemen.
Meski demikian, para pengamat politik meminta DPR dan KPU konsisten melaksanakan putusan MK tersebut.
Artinya, tidak akan ada lagi perubahan “pintu belakang” dalam pengambilan keputusan di saat-saat kritis, seperti yang terjadi saat RUU Omnibus Law diperdebatkan, kata Devi Darmawan, pakar kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Karena kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan apa yang disebutnya sebagai gelombang skandal massal yang lebih besar. Pasalnya, konsekuensi putusan MK akan membawa perubahan besar pada daftar pilkada 2024.
“Karena selisih ambang batasnya besar [untuk bisa menunjuk calon kepala daerah],” kata Dewey kepada BBC News Indonesia, Minggu (25/08).
Pengamat kebijakan BRIN Aisa Putri Budiatri mengamini hal tersebut.
Dia menjelaskan, PKPU terbaru yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 ini tidak hanya berdampak pada Pilkada 2024, tapi juga Pilkada lima tahun ke depan.
Menurutnya, saat ini ada image di masyarakat bahwa mereka akan dihadirkan calon yang lebih beragam. Tidak hanya didominasi oleh calon perseorangan.
Sebaliknya, partai non-parlemen yang tidak memiliki kursi mempunyai impian untuk mengusung calonnya di pilkada.
Dan hal ini, kata dia, menjadi “kesepakatan politik” ketika masyarakat ikut serta dalam pilkada.
Sebab jika melihat pilkada-pilkada sebelumnya, partai-partai ekstra-parlemen seperti tidak punya eksistensi publik karena tidak bisa mencalonkan calonnya sendiri.
“Ini sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bahwa partai politik non-parlemen bisa bersaing dalam pemilu daerah,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.
“Sekarang mereka bisa menunjukkan eksistensinya di ruang publik dengan mendorong calon. Situasi ini memberi bobot lebih pada pilkada.”
“Misalnya, ketika mereka ingin memajukan nama dengan berkoalisi dengan partai lain, saya bisa membantu karena saya memilih pilkada.”
“Dan ini secara perlahan akan meningkatkan kualitas partai politik, karena persaingan tidak hanya dikuasai oleh partai besar.”
Selain berdampak pada masyarakat dan partai non-parlemen, putusan MK, menurut PKPU, diyakini juga akan membuka peluang bagi calon populer yang tidak masuk dalam partai besar untuk bersaing.
Dia mencontohkan apa yang menimpa Anies Baswedan.
Dalam kasus Anies, langkahnya untuk maju di Pilkada Jakarta kandas setelah dua partai pendukungnya, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Progresif. Koalisi Indonesia (KIM) Plus.
“Dia [Ani] tidak punya partai politik, tapi sekarang ada peluang untuk setidaknya menarik partai non-pemerintah dan partai parlemen yang tetap berada di luar koalisi besar.”
“Hal ini juga memberikan ruang bernapas yang lebih luas bagi PDIP dan Anies untuk ikut serta dalam pilkada.”
“Dan bisa jadi keadaan yang sama juga terjadi di banyak daerah lain, karena Kim Plus tidak hanya ada di wilayah besar seperti Jateng, Jakarta, tapi hampir di banyak daerah bahkan kabupaten/kota.” Bagaimana peluang Anya maju di Pilkada Jakarta?
Aisa Putri Budiatri memperkirakan peluang PDIP mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta masih 50:50.
Sebab, ada beberapa pertimbangan: apakah memang ingin menang telak atau masih dihantui kekalahan di Pilkada Jakarta 2017.
Jika PDIP ingin mempertahankan atau mengembalikan posisi strategisnya di tingkat nasional dengan memenangkan Jakarta, sosok Anies Baswedan sangat menentukan, bahkan penting, kata Aisa.
Apapun itu, kata dia, tak bisa dimungkiri, keinginan Anies paling tinggi di antara lawan-lawannya yang lain.
Hal ini berdasarkan survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang menunjukkan dukungan warga Jakarta terhadap Anyes mencapai 42,8%, unggul 8% dari Ridwan Kamil yang memperoleh 34,9%.
“Meski Anyi melihat peluangnya hanya lewat PDIP, tapi kalau terpilih juga harus mendapat dukungan anggota parlemen. Jadi partai parlemen tetap diperlukan semua orang.”
“Itu yang menjadikan PDIP sebagai kunci Annies.”
Meski demikian, Aisa menilai keputusan PDIP mengangkat Anyesu tidak akan berjalan mulus.
Dinamika internal PDIP, apalagi dengan kekalahan pendukung setianya Basuki Tjahaja Purnam pada Pilkada 2017 dan tersirat merosotnya “kesombongan PDIP” yang merajalela saat itu, pasti masih menyulitkan sebagian pihak untuk menerima Anyes. .
Belum lagi Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai dirinya ingin menjalin hubungan baik dengan pihak lain agar pemerintahannya tetap berjalan.
“Ketika PDIP mencalonkan Anies Baswedan yang pasti akan berhadapan dengan KIM Plus, maka akan semakin membuat jarak antara Prabowo dan Megawati.”
Lagipula, Anyi bukan orang PDIP, dia khawatir menjadi Band 2 Jokowi.
Karena itu, baginya, semua tergantung tujuan utama PDIP.
Intinya PDIP punya misi di Anisa Jakarta, dan tidak ada masalah. Seperti yang disampaikan Pak Hastou, seperti masalah tata ruang, berpihak pada rakyat kecil, dan itu sudah dilakukan Pak Anisa.
“Jadi antara PDIP dan Pak Anies tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu saja yang dibicarakan kemarin, menyesuaikan dan alhamdulillah tidak ada masalah.”
Dan saat ditanya apakah Anies Baswedan mau “merah” menjadi kader PDIP, Angga menjawab, “Anyies terbuka dengan kemungkinan itu.
Politisi senior PDIP HendRavan Supratikno mengatakan nama Anies Baswedan masuk dalam “daftar pendek” dan berpeluang “cukup tinggi” untuk menjadi calon gubernur.
Kebanggaan atas kedewasaan juga ia lakukan lebih jauh, karena ada hal-hal yang mudah dilakukan, karena ada kestabilan dan keputusan ada di tangan startup.
Yang pasti, kata Hendrawan, pengumuman hasil pembicaraan para calon yang akan maju sebelum Pilkada Jakarta “akan segera terbit karena tenggat waktu yang segera tiba”.
Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai Selasa hingga 27-29 Agustus 2024.
Ujang Komarudin, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Jakarta, mengatakan PDIP juga akan memadamkannya, kini hal itu wajar jika terjadi perang antara partai tersebut dengan Aies Baswedan.
“Mungkin AIES tidak punya kartu anggota PDIP, tidak punya KTA [kartu tanda anggota]. Jadi PDIP tidak hanya dijadikan alat anims dan tidak ada komitmen,” kata UJANG saat dihubungi, Senin. (26/08).
“Keadilan [jika anids] menjadi bingkai, setidaknya tidak akan ada ikatan.”
Meski demikian, UJANG mengingatkan, kader PDP tetap perlu berhati-hati (“Jokowi bisa saja membakar rumah PDIP, apalagi yang tidak kuder.”
UJANG menyebut sejumlah nama yang mungkin diusung PDIP dari kadernya sendiri, di antaranya AHOK, Menteri Purbakala Socarian yang kini menjabat Menteri Kesatuan Negara dan Reformasi Birokrasi.
PDIP, lanjutnya, ingin Aies mengikuti jalur formal partai, mengingat partai sudah melihat “ada kadernya”.
Di sisi lain, UJANG melihat Aies dan PDIP sama-sama berminat melawan Jokowi. Oleh karena itu, kata dia, Kden kedua belah pihak memandang wajar jika masuk koalisi.
“Padahal sebelumnya ada makanan ternak… di sini politik sangat pragmatis. Selalu ada sedikit perbedaan antara kawan dan musuh dalam politik,” ujarnya.
Secara terpisah, Pengamat Komunikasi Politik Multimedia Universitas Nutontara, Sylvanus Alvin, mengatakan PDIP sebaiknya terus menurunkan kadernya di Jakarta, apalagi pasca putusan MK yang tengah dilirik masyarakat.
“Karena nanti akan menentukan presiden yang negatif, yaitu lebih baik terkenal daripada harus dalam proses pematangan politik. Oleh karena itu, PDIP harus mencari calon dari dirinya sendiri saja,” kata Silvanus, Senin (26/08).
“Saya curiga megavite masih akan mengambil keputusan sendiri.”
Silvanus mengatakan, Megavity sempat mempertimbangkan untuk menerbitkan Jokowi yang akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 karena ia sangat populer saat itu.
“Meski akhirnya Jokowi memimpin PDIP meraih kemenangan, hubungan MeGawati dengan Jokowi bisa saja terselamatkan oleh ketegangan.”
Kehati-hatian dalam mengambil keputusan, menurut Silvanus, mencerminkan pentingnya keputusan calon kepala daerah JaktaTa bagi masa depan PDIP dan Megawati.
“Jika MW akhirnya memutuskan mendukung Anies, itu akan menjadi keputusan yang sudah diperhitungkan dengan mempertimbangkan banyak variabel politik yang kompleks. Apalagi, PDIP pada akhirnya akan mendapat perhatian media dan publik yang lebih masif lagi.” Bagaimana dengan kelanjutan koalisi Kim Plus?
Menanggapi perubahan konstelasi politik pilkada pasca pengesahan PKPU, termasuk keputusan Ketua DPP Partai Konstan, Golkar Partsono menegaskan Koalisi Progresif Indonesia (MK) Kim) Plus tidak akan terpecah belah untuk kalah. Ridwan Kamil. -Pasangan Suswono.
“Tidak sesederhana itu [Kim Plus berpisah], Kim Plus tidak hanya sesaat,” kata Dave Lacsono kepada BBC NEWS Indonesia, Minggu (25/08).
Bagi anggota parlemen Partai Demokrat Kim Fluss, Kamhar Labharan, Genzal Leibeli, hal itu ditolak pada pemilu presesi yang ditandatangani tahun 2024, sehingga dibuat antara presiden dan daerah. pemilu”.
Namun, menurutnya, partai koalisi menyadari adanya perbedaan spektrum politik antara pusat dan daerah.
Oleh karena itu, meskipun semua pihak berkomitmen untuk memiliki pemikiran yang sama, namun kenyataannya tidak semuanya bisa sependapat. Khususnya pada pemilu kabupaten/kota.
“Tetapi untuk daerah-daerah yang menjadi barometer utama, sebisa mungkin berada dalam koalisi yang sama,” kata Charhar kepada BBC NEWS Indonesia.
Untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat termasuk Jakarta.
Meski Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ambang batas parlemen, artinya lebih banyak partai politik yang bisa mengajukan calonnya, yakni Partai Demokrat, khususnya Pilkada Jakarta.
Dikatakannya, tujuannya adalah untuk mendorong pelaksanaan program prioritas negara pada pemerintahan Prolaovo-Gibran Gibran.
“Itulah semangat partai anggota Kim Plus.”
“Ini tidak ada hubungannya dengan [mengalokasikan kursi loker].”
Charla juga menilai sikap yang tepat diambil oleh partai koalisi yang baru masuk seperti NASDEM, Partisi Keadilan Sejahtera (PKB).
Ketiga pihak diklaim akan tetap kuat mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagaimana beberapa kali disepakati dalam deklarasi.
“Kami yakin pihak-pihak yang menjelaskan dan menandatangani integritas kemarin tetap berkomitmen.”
Saat ditanya apa jadinya jika ANIES Baswedan dicalonkan oleh PDIP dan partai selain Polimentar, Charzand mengatakan akan “menghormati siapa pun yang dicalonkan PDIP”.
Ia mengatakan, koalisi Kim Plus telah mempersiapkan naskahnya sejak awal untuk menang melawan rival mana pun.
“Kami optimistis pasangan calon yang kami ajukan sesuai dengan kebutuhan Jakarta.”
Sekadar informasi, parpol yang bergabung dengan Kim Plus adalah Partai Gindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PBB).
Selain itu ada juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat (Lemona), Partai Garuda, Partai Adeal Makavera (PHSA), Partai NASDIM, Nasional. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).