Reporter Tribunnews.com Dennis Destryawan melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan mengkaji dampak negatif dan positif dari rencana pemerintah mendirikan kantor keluarga.
Ide membangun kantor keluarga diajukan Menteri Koordinator Kelautan dan Perikanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendorong orang-orang kaya dunia berinvestasi di Indonesia.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, program tersebut dinilai Kadin sebagai upaya pemerintah menarik investor masuk ke Tanah Air. Oleh karena itu, menurut Arsjad, sebaiknya konsep kantor keluarga dibiarkan berkembang dan layak untuk dikaji.
“Kita akan belajar sisi negatif dan positif dari apa yang akan menjadi lebih baik di Indonesia,” kata Arsjad di Jakarta Pusat, Senin (15/07/2024).
Menurut Arsjad, permintaan tersebut bisa dibacakan. Selain itu, kantor keluarga juga memastikan Indonesia mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
“Harus diluncurkan suatu produk yang mampu bersaing dengan negara lain,” kata Arsjad.
Arsjad menilai kantor keluarga tidak mungkin bisa meningkatkan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk nasional di pasar dunia.
“Kita memerlukan investasi yang masuk, pendapatan untuk bisa memperbaiki lapangan kerja,” kata Arsjad.
Terkait pembentukan kantor keluarga ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih mengembangkan undang-undang yang terintegrasi.
Salah satunya adalah orang yang menaruh uangnya di kantor keluarga tidak akan dikenakan pajak, tetapi harus berinvestasi, dan uangnya akan dikenakan pajak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui dan memanggil beberapa menteri dan pejabat untuk membahas rencana pelatihan mereka.