TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nasional (LKPP) bekerja sama dengan Indonesia Partnership and Transparency International (TII) akan menyelenggarakan Konferensi Tiga Hari 2024 di Yogyakarta pada tanggal 9-11 Juni 2024 Kamp Pelatihan Integritas Pemuda .
Acara ini diadakan untuk meningkatkan partisipasi teman-teman baru dalam pengawasan transparansi pengadaan barang/jasa publik.
Pemimpin Partai Liberal Hendras Prihadi menekankan pentingnya generasi baru untuk selalu berada di sisi kanan dan membantu memperbaiki kondisi negara. Hendy menegaskan, dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, keadilan akan menang.
“Kawan-kawan, kita harus menjadi garda terdepan dalam melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) agar dapat berpartisipasi dalam pembelian barang/jasa publik sebelum masuk kelas,” kata Hendra Priyadi. Dia dikenal dengan nama Hendi.
Kamp Pelatihan Integritas Pemuda 2024 diikuti oleh 28 aktivis muda dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.
Peserta akan mendapatkan pelatihan intensif mengenai isu antikorupsi, gerakan sosial dan pengadaan barang/jasa. Bootcamp tahun ini sudah memasuki tahun keempat dan lebih besar lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Hendi berharap transfer pengetahuan dapat berjalan efektif melalui forum ini.
“Jika ada sesuatu yang lebih baik yang diterapkan di daerah masing-masing, maka bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Amati, tiru, modifikasi, bawa ke daerahmu dan terapkan, pasti ada percepatan dan perbaikan,” jelas Hendi.
Ia juga memaparkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hingga 2022, total kerugian akibat korupsi secara nasional mencapai 209,3 triliun dolar AS.
Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jika dana sebesar $400 triliun tersebut dibelanjakan dengan baik pada proses pengadaan barang/jasa untuk pembelian barang dalam negeri, maka akan menyerap 2 juta tenaga kerja yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dari 1,5% menjadi 1,8%.
Hendy menjelaskan katalog elektronik sebagai upaya memperkuat perekonomian berkelanjutan.
Dengan dikembangkannya katalog elektronik edisi ke-6 ini diharapkan proses transaksi menjadi lebih cepat dan produk yang ditampilkan memiliki informasi lengkap mengenai Nilai Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan UMKK, serta informasi beku produk impor jika memenuhi persyaratan. PDN) sebagai penggantinya.
Fitur lain yang dikembangkan adalah audit elektronik untuk memastikan proses transaksi bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (CCN).
Pemberantasan korupsi diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia.
Dengan bantuan program ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia akan mengalami revolusi positif yang berdampak luas terhadap kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.