Jurnalis Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) menjadi sorotan usai Pusat Data Nasional (PDN) diretas.
Pimpinan kedua DPR tersebut juga diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purnawirawan Khinsa Siburyan dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setyadi tiba di Istana sekitar pukul 13.30 WIB.
Mereka bertemu dengan beberapa karyawan, salah satunya Direktur Jaringan dan IT Solution Herlan Wayanarko. Polisi tiba di depan pintu Jalan Vetera, Jakarta Pusat.
Saat pekerja lainnya berangkat sekitar pukul 14.50 WIB, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Direktur BSSN tidak terlihat. Mobil kedua yang semula terparkir di halaman Jalan Vetera tiba-tiba melaju pergi. Menurut salah satu pengawal, keduanya keluar melalui gerbang istana Bali. Perlu diketahui bahwa gerbang Bali merupakan gerbang VVIP dan jurnalis tidak diperbolehkan masuk.
Budi yang hendak memberi pengarahan kepada pers tentang pertemuan tadi, kemudian mengalah. Perdana Menteri mengatakan pertemuan telah selesai dan tidak ada anggota staf lainnya.
Sebelum pertemuan, Hinsa mengaku diundang Presiden untuk membahas Pusat Data Nasional (PDN). Hinsa menyatakan akan melakukan penyelidikan terhadap persoalan PDN tersebut.
“Iya, kemarin (PDN) akan selesai penilaiannya,” kata Hinsa.
Hinsa tidak merinci cara mengukurnya. Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan agar peretasan server PDN tidak terjadi lagi.
“Iya kalau begitu,” tutupnya.
Sebelumnya, DPRK angkat bicara soal kedua lembaga tersebut usai penggerebekan Pusat Penerangan Nasional (PDN) pada Kamis (20/6/2024).
Anggota Komisi I DPRK, Mayjen TNI (kanan) mencari peretas pusat data negara (PDN).
Hasanuddin ditanya di mana Cominfo dan BSSN melengkapi bukti identitas digitalnya.
“Pidananya tahu? Karena setahu kami uang tebusan yang pertama sudah ditutup dan yang diperbaiki hanya dua,” kata Hasanuddin dalam conference call dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setyadi dan BSSN, Senayan. , Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Padahal, kata dia, pengembangan layanan PDN sangat sulit dan tingkat keberhasilannya kurang dari 20 persen.
“Tapi itu perlu dicari. Sekarang kita cari tahu siapa pelakunya dan sekarang mereka sudah menguncinya, mereka punya nomornya, kita minta dikembalikan. Itu tidak mudah,” kata Hasanuddin.
Selain itu, Hasanuddin juga meminta Cominfo dan BSSN menjelaskan strategi pemulihannya.
“Saya ingin tahu apakah sumber daya manusia yang Anda miliki cukup untuk mendukung semua negara, terutama masalah IT,” ujarnya.
Hal ini karena hanya 44 dari 282 organisasi yang berhasil, meski tidak sepenuhnya.
“Karena data kami yang benar-benar hancur ada 282 perusahaan, yang diperkirakan akan kembali hanya 44, dan itu baru di atas 100 persen,” kata Hasanuddin.