TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Muhammadiyah resmi menerima tawaran pengelolaan pertambangan dari pemerintah.
Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap sikap kepedulian yang diberikan profesionalisme Muhammadiyah dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Komisi VII DPR RI sejak awal selalu menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengurusan izin pertambangan pemerintah. Hal ini juga menjadi prinsip Muhammadiyah.”
“Selama ini pertambangan batu bara sangat erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon. Oleh karena itu, kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka menjalankan penambangan batu bara secara bertanggung jawab dan mengikuti peraturan lingkungan hidup,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI memaparkan pentingnya prinsip kehati-hatian yang dijalankan Muhammadiyah dalam penerapan izin pertambangan ini ke depan.
“Aspek good mining practice, aspek lingkungan hidup, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat diharapkan menjadi fokus Mohamed Diah dalam menjalankan izin pertambangan pemerintah.
“Sebagai Ketua Komisi VII DPR RI, saya siap membantu Muhammadiyah untuk memastikan memilih mitra yang tepat untuk menjalin kerja sama pengelolaan tambang. Jangan sampai Muhammadiyah dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak profesional pekerjaannya dan justru merugikan. nama baik Muhammadiyah,” imbuhnya.
Secara khusus, Eddy mengatakan bahwa Muhammadiyah bertanggung jawab; Menuju kelestarian lingkungan hidup; Tanggung jawab yang membawa manfaat bagi peningkatan perekonomian profesional dan masyarakat; Tanggung jawab
“Melalui upaya profesionalisasi melalui pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Profesor Muhadjir, kami berharap penerimaan terhadap Muhammadiyah dapat dimanfaatkan dan menjadi model pengelolaan pertambangan yang memberikan kesejahteraan bagi umat,” tutupnya.