Laporan jurnalis Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menilai tidak masalah jika kongres Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) digelar di tempat lain selain Bali.
Soal siapa yang akan diakui pemerintah, Gus Yaqut mengatakan cukup melihat surat kepengurusan yang berasal dari Muktabar PKB yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Nanti akan disahkan oleh Kemenkum HAM, kita lihat saja nanti, kata Gus Yaqut, Senin (02-09-2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Gus Yaqut membantah ikut menginisiasi kongres tandingan PKB, selain yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
“Soal kongres di Bali sudah selesai dan saya kira tidak akan ada kontestasi, saya kira tidak akan ada, tapi kalau ada kongres lagi bisa saja dan dalam mekanisme politik itu bagus, katanya. katanya.
Gus Yaqut menghormati ada pihak yang ingin kembali menggelar muktamar PKB. Sebab, ia mendapat laporan banyak kader PKB yang kecewa.
“Tapi menurut saya kalau ada kongres lagi, itu bagus. Karena saya juga dengar banyak masyarakat yang kecewa dengan kongres saingannya di Bali,” ujarnya.
“Mereka kehilangan hak demokrasinya, misalnya keputusan tidak melalui rapat komisi, tiba-tiba diputuskan, ada yang dicopot sebelum kongres dan digantikan pengurus lain,” tutupnya.
Diketahui, Muktabar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 menghasilkan dua keputusan penting.
Pertama, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon tunggal dan terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029. Dan yang kedua, PKB ikut mendukung pemerintahan mendatang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, mantan Sekjen PKB Lukman Edhy dan beberapa petinggi PKB menyatakan menolak hasil kongres PKB di Bali.
Kongres yang mengangkat kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB dinilai tidak demokratis dan hanya mementingkan keinginan Kongres untuk mendapatkan Ketua Umum.
Pejabat ini juga mempertimbangkan sikap Muhaimin yang tidak mendengarkan keputusan tim panel PBNU dan seruan PBNU agar PKB kembali pada khittah pendirinya.