TRIBUNNEWS.COM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan keterbatasan anggaran yang parah terkait backup data di Pusat Data Nasional (PDN) yang jebol.
Ia mengatakan, terdapat pusat data di PDN namun sulit bagi tuan tanah untuk menggunakan fasilitas tersebut karena keterbatasan anggaran.
Jumlah mesin virtual di Surabaya sebanyak 1.630 mesin virtual atau 28,5 persen dari total kapasitas 5.709.
“Kenapa yang dukungan data dari kementerian, lembaga, dan daerah hanya sedikit? Padahal kita menyediakan dari perusahaan, oleh karena itu di antara pusat data untuk backup, PDNS 1 dan 2 yang memberikan ini,” jelas Budi dalam rapat Komite I. . DPR, Kominfo dan BSSN di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
“Kami terus mendorong para tuan tanah atau pekerja untuk bekerjasama. Namun undang-undang ini kembali kepada tuan tanah, ini bukan untuk menyalahkan tuan tanah, ini harus menjadi kajian kita bersama.”
“Kalau boleh jujur, terkadang tuan tanah kesulitan mendapatkan perlengkapan pokok, karena keterbatasan anggaran, atau saya sulit menjelaskan dengan cepat dukungan dari pemimpin keuangan dan itu adalah auditor,” lanjutnya.
Komentar Budi Arie menimbulkan pertanyaan mengenai belanja pemerintah untuk pengendalian siber.
Demikian anggaran Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) beberapa tahun terakhir. Anggaran BSSN Tahun 2019-2024
Dari Catatan Keuangan APBN Tahun 2023 Buku II, diketahui anggaran keuangan BSSN selama beberapa tahun, sebagai berikut.
2019: Rp 2.270,8 triliun
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek Teknis Lainnya Organisasi Siber dan Sandi Negara: Rp 269,7 miliar
2. Program Pengembangan Ruang Siber dan Kripto Nasional: Rp2.001,0 triliun
2020: Rp 1.021,9 triliun
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek Teknis Lainnya Organisasi Siber dan Sandi Negara: Rp 506,0 miliar
2. Program Pengembangan Cryptocurrency dan Cryptocurrency Nasional: Rp515,9 miliar
2021: Rp 1.416,6 triliun
1. Program Dukungan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Organisasi Siber dan Kriptografi Nasional: Rp785,4 miliar
2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp629,1 miliar
2022: Rp507,8 miliar
1. Program Dukungan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Badan Siber dan Sandi Negara: Rp 126,2 miliar
2. Program Pengembangan Cryptocurrency dan Cryptocurrency Nasional: Rp381,7 miliar
2023: Rp624,4 miliar
1. Program dukungan pengelolaan dan pelaksanaan proyek teknis lainnya dari Siber Nasional dan Kripto dan Kripto Organisasi: Rp 217,2 miliar.
2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp407,1 miliar
Sedangkan dari Catatan Keuangan RAPBN TA 2024 Buku II, total anggaran BSSN tahun 2024 adalah sebagai berikut.
2024: Rp771,8 miliar
1. Program Dukungan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Organisasi Siber dan Kriptografi Nasional: Rp346,8 miliar
2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara: Rp 424,9 miliar Kata Pengamat
Cyberwatcher Akun.com, Alfons Tanujaya mengomentari pernyataan Budi Arie Setiadi.
Ia percaya bahwa rendahnya pendanaan untuk keamanan siber hanyalah alasan pemerintah atas kurangnya disiplin dan pengelolaan keuangan.
Alfonso menilai backup data tidak memerlukan anggaran besar.
“Kalau paham IT, pasti bisa (membuat backup). Banyak cara yang tidak terlalu mahal. Kalau diingatkan, anggaran miliaran Rp 700 saja sudah cukup,” ujarnya. pada Sabtu (29/6/2024), dilansir Kompas.com.
Menurutnya, backup harus menjadi hal terpenting dalam anggaran karena merupakan hal terpenting dalam keamanan siber.
Selain itu, mengingat ukuran data PDN sementara sekitar 5 hingga 6 terabyte (TB), hampir setara dengan Amazon atau Google Cloud.
(Tribunnews.com/Deni)(Kompas.com/Chella Defa Anjelina)